Mendag: Pasar rakyat daring ciptakan persaingan sehat antarpedagang

Saya percaya ada persaingan sehat di antara para pedagang sendisi, seperti yang terjadi di Pontianak, akhirnya yang diuntungkan rakyat. Saya termasuk yang antimonopoli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pengembangan pasar rakyat dalam jaringan (daring) diharapkan menciptakan persaingan yang sehat antarpedagang di pasar karena seluruh ketersediaan dan harga bahan pokok dapat diakses oleh konsumen.

Enggar mencontohkan aplikasi pasar rakyat yang sudah dikembangkan Wali Kota Pontianak yang menampilkan data harga komoditas di setiap pasar yang bisa diakses oleh publik sehingga masyarakat bisa memilih berbelanja di pasar dengan harga yang paling murah.

"Saya percaya ada persaingan sehat di antara para pedagang sendisi, seperti yang terjadi di Pontianak, akhirnya yang diuntungkan rakyat. Saya termasuk yang antimonopoli," kata Enggar di sela Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Rabu.

Enggar menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan tengah mengembangkan aplikasi yang memfasilitasi agar pasar rakyat di berbagai wilayah Indonesia dapat menjual produk-produknya ke konsumen secara daring atau "online".

Pengembangan aplikasi tersebut dilakukan dengan menggandeng Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) dan perusahaan rintisan atau "start-up" untuk membangun ekosistem perdagangan daring di pasar rakyat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah dan pengelola pasar serta pihak terkait lainnya dapat membangun ekosistem yang memungkinkan pedagang di pasar rakyat berjualan secara daring.

Hal itu karena sebagian besar pedagang mengeluhkan bahwa mereka kini bersaing dengan maraknya penjualan bahan pangan dan produk pasar lainnya melalui situs daring.

Oleh karenanya, Enggar menargetkan bahwa pembentukan ekosistem perdagangan daring di pasar rakyat dapat diimplementasikan tahun 2019 ini.

Sebelum membentuk ekosistem tersebut, Enggar menjelaskan bahwa pemerintah terlebih dahulu memiliki kelengkapan data seperti, data produksi dan data kebutuhan bahan pokok dari dinas perdagangan di kabupaten/kota terkait.