Kompetensi SDM infrastruktur meningkat dengan sertifikat konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara dinilai bakal meningkat dengan penerapan sertifikat konstruksi, apalagi sekarang pemerintah telah memiliki sertifikat elektronik konstruksi.

"Jadi setelah fondasi infrastruktur yang besar kita bangun, selanjutnya akan diikuti pembangunan SDM. Presiden Jokowi berkeyakinan terdapat tiga kunci utama agar Indonesia maju, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, dan melakukan reformasi birokrasi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sertifikasi biasanya terdiri atas kegiatan pemberian teori, praktik lapangan, dan diakhiri dengan uji kompetensi.

Untuk menambah tenaga kerja yang bersertifikat, ujar Basuki Hadimuljono, pihaknya melakukan kolaborasi baik dengan penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun lembaga pemerintah untuk bisa lebih banyak melakukan program sertifikasi.

Menurut dia, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, Kementerian PUPR juga terus mendorong tenaga kerja konstruksi di Indonesia untuk memiliki sertifikat keahlian.

Basuki menuturkan, jika pada tahun-tahun sebelumnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi hanya mencapai puluhan ribu, mulai 2019 dan seterusnya minimal jumlahnya 10 kali lipat pekerja konstruksi yang bersertifikat. "Karena dari sekitar 8 juta pekerja konstruksi Indonesia, baru sekitar enam ratus ribu yang memiliki sertifikasi," paparnya.

Berdasarkan data dari PUPR, dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya 616.000 atau sekitar 7,4 persen di antaranya yang telah bersertifikat.

Pada 2019, Kementerian PUPR menargetkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat mencapai 212.000 orang menggunakan dana APBN dan program sertifikasi tenaga kerja kontruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) sebanyak 300.000 orang.

Menteri Basuki juga menekankan untuk memprioritaskan empat sasaran RPJMN 2015-2019 yang belum tercapai menurut penilaian Bappenas, yakni pada bidang penyediaan air minum, sanitasi, pengendalian banjir, dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

"Tidak tercapai bukan berarti gagal, namun program tersebut menjadi yang harus kami prioritaskan dalam program kerja 2020," tegasnya.

Ia juga berpesan agar berbagai jajaran PUPR menghasilkan program kerja pembangunan infrastruktur yang terpadu antara yang dilakukan pusat dan daerah.
(T.M040/