Kampus didorong terapkan kurikulum berdasarkan kebutuhan, kata Gubernur Sulsel

Jadi harus menyiapkan tenaga siap pakai. Siapkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar,

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah mendorong kampus yang ada di wilayah itu untuk prioritas menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar atau dunia kerja agar dengan mudah terserap usai lulus kuliah.

Ia di Makassar, Rabu, juga mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan para mahasiswa agar setelah lulus tidak lagi fokus mencari pekerjaan namun sebaliknya menyediakan peluang kerja.

"Jadi harus menyiapkan tenaga siap pakai. Siapkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar," tambahnya.

Ia menyebutkan, jika hal itu bisa dilakukan maka potensi lulusan setiap kampus tidak akan susah dalam mencari pekerjaan.

Bahkan dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki saat kuliah, akan membuat posisi tawar mereka akan lebih diperhitungkan.

"Jadi bukan lagi mahasiswa ketika selesai (lulus) kemudian datang melamar. Sebaliknya dengan kemampuan, maka akan ditawari gaji yang besar dan segala fasilitas juga turut disiapkan (perusahaan)," ujarnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengatakan, perguruan tinggi harua giat mengembangkan konsep triple helix yang merupakan sinergi kekuatan dari tiga unsur yaitu kalangan pendidik atau akademik, dunia bisnis atau pengusaha, dan pemerintah.

Ketiga kalangan tersebut apabila bersinergi dengan sungguh-sungguh mampu meningkatkan dinamika dan daya kesinambungan ekonomi. Hal ini tentunya akan memperkuat munculnya suatu kondisi di mana akan melahirkan berbagai kebijakan inovasi yang merupakan hasil interaksi antar elemen masyarakat dan bukan lahir hanya sebagai usulan dari pihak pemerintah saja.

Berbagai peluang selalu terbuka di berbagai sektor industri yang tentunya selalu membutuhkan inovasi teknologi.

Peluang itu harus pandai dibaca dan dimanfaatkan oleh para lulusan vokasi. Keterlibatan industri memastikan bahwa penelitian memiliki fokus inovasi yang aplikatif sehingga memberikan kontribusi untuk memperkuat basis industri negara dimana pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif.