GRANAT Sumut minta pemerintah selamatkan pelajar tergantung narkoba

Medan (ANTARA) - Gerakan Nasional Anti Narkotika Sumatera Utara meminta kepada pemerintah agar menyelamatkan pelajar dari ketergantungan narkoba karena hal itu akan rugikan masa depan mereka.

"Pemakaian narkotika di tanah air ini, sudah sangat membahayakan dan sasaran dari bandar narkoba tersebut adalah kalangan dari generasi muda harapan bangsa," kata Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotia (GRANAT) Sumut, Hamdani Harahap, di Medan, Rabu.

Negara Indonesia, menurut dia, saat ini telah dijadikan sasaran utama pemasaran narkoba di wilayah Asia Tenggara dan juga dunia.

"Selain itu, permintaan narkoba cukup tinggi dan paling mudah menyelundupkan barang terlarang itu, ke Indonesia," ujar Hamdani.

Ia menyebutkan, Indonesia juga dianggap sebagai pasar terbaik peredaran narkoba karena terbukti semakin banyaknya barang "haram" itu beredar di Tanah Air.

Narkotika yang sangat berbahaya itu, banyak yang berasal dari China dan beberapa negara lainnya.

"Jadi, Indonesia selama ini tempat yang sangat strategis bagi peredaran narkoba oleh sindikat internasional dari berbagai negara di dunia," ucap dia.

Hamdani menjelaskan, hukum di Indonesia juga masih lemah dan perlu dikaji ulang, karena pengedar narkoba dihukum cukup ringan, serta tidak membuat efek jera bagi mereka.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran narkoba masih rendah dan hal itu perlu diberikan pemahaman, sehingga pemberantasan narkotika tersebut sesuai yang diharapkan pemerintah.

Hal tersebut, harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, kalau tidak ingin Indonesia tetap menjadi negara yang dijadikan ajang bisnis narkoba.

"Pemerintah melalui Polri, BNN dan intitusi terkait diharapkan agar lebih gencar melaksanakan razia dan masuknya narkoba dari luar negeri untuk menyelamatkan bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut Brigjen Pol Atrial meminta pemerintah kabupaten/kota mengaktifkan kembali rumah sakit dan puskesmas menjadi institusi penerima wajib lapor untuk membantu penanganan korban narkoba.

"Kerja sama dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menekan jumlah korban narkoba khususnya di tingkat pelajar yang semakin banyak," ujarnya di Medan, Selasa.

Berdasarkan data, katanya, sedikitnya 24 persen dari 3,3 juta pelajar di Indonesia terkontaminasi narkoba.
Untuk itu, kata dia, bahaya narkoba perlu terus disosialisasikan dan itu perlu kerja sama dengan banyak pihak termasuk pemerintah kota/kabupaten.

"BNN berharap Pemprov Sumut menyurati seluruh pemkab/pemkot untuk bersama - sama meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba serta mengaktifkan kembali rumah sakit dan puskesmas yang menjadi institusi penerima wajib lapor," katanya.

Sekda Pemprov Sumut, Sabrina, menyebutkan, Pemprov Sumut siap meningkatkan dukungan peningkatan sosialisasi bahaya narkoba.

Menurut dia, sosialisasi bahaya narkoba tidak hanya perlu diberikan kepada para siswa dan guru di sekolah tetapi juga terhadap para orang tua siswa agar juga memahami apa narkoba dan bahayanya dan termasuk tanda-tanda orang yang terkontaminasi narkoba.