Sistem keamanan fasilitas MRT belum detail

Jakarta (ANTARA) - Pengamanan fasilitas sarana transportasi Moda Raya Terpadu (MRT), disebut oleh PT MRT Jakarta, belum mendetil, terutama terkait pengamanan oleh TNI dan Polri.

"Dalam sistem keamanan, kami memiliki security yang dikontrak khusus untuk keamanan stasiun lalu kita juga kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Ini belum mendetil terutama dengan Kepolisian dan TNI, saat ini masih berupa MoU," kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin, di Jakarta, Selasa.

Menurut Kamaluddin, pelibatan keamanan dari unsur kepolisian dan TNI tidak akan di semua lokasi fasilitas MRT, tapi tergantung tingkat kerawanan lokasi fasilitas tersebut.

"Kan ada eskalasi tingkat keamanan, jadi tidak semua harus dipegang Kodam dan Pamobvit Polda Metro Jaya, tergantung kerawanannya," ujar Kamaluddin.

Kamaluddin menjelaskan fase satu MRT Jakarta antara Lebak Bulus ke Bundaran HI sepanjang 16 kilometer, persoalan keamanannya diatur oleh tiga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

"Dan BUJP ini, berdasarkan regulasi yang ada, bisa merekrut polisi," ujarnya.

PT MRT Jakarta sendiri, diketahui pernah mengajukan fasilitas Depo Lebak Bulus sebagai objek vital nasional karena pertimbangan sangat pentingnya fasilitas tersebut bagi operasional MRT.

"Saat ini belum secara resmi jadi obvitnas. Tapi apapun statusnya, terutama fasilitas depo harus dengan pengamanan ketat karena di sanalah pusat komando MRT yang berkaitan langsung dengan operasional, bahkan sampai keselamatan setiap orang yang ada di fasilitas MRT, karenanya kami tidak main-main dengan pengamanan ini," ujar Kamaluddin.

MRT Jakarta fase satu saat ini, tengah diuji publik dan akan berlangsung pada 12-24 Maret 2019. Masyarakat bisa mengakses seluruh (13) stasiun sepanjang jalur Lebak Bulus-Bundaran HI.

Selepas uji publik, paling lambat bulan April 2019, MRT Jakarta akan beroperasi secara komersial.