Laporan Greenpeace dinilai tidak akurat

Kami punya alat pemantau kualitas udara dan hasil pemantauan alat kami memperlihatkan kualitas udara Jakarta cukup baik

Jakarta (ANTARA) - Penilaian Greenpeace bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk di Asia Tenggara dinilai tidak akurat.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M S Karliansyah di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa udara Ibu Kota Jakarta tergolong masih baik dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia yang disergap polusi udara.

“Kami punya alat pemantau kualitas udara dan hasil pemantauan alat kami memperlihatkan kualitas udara Jakarta cukup baik," kata dia.

Karena itu, dia dalam keterangan persnya menegaskan, laporan Greenpeace yang menyebut kualitas udara Jakarta terburuk se-Asia Tenggara tidak tepat.

Didampingi Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Luckmi Purwandari dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro, Karliansyah menunjukkan sejumlah data untuk membantah laporan Greenpeace tersebut.

Belum lama ini, Greenpeace berdasarkan laporan dari World Air Quality Report merilis data kualitas udara Jakarta yang disebutnya terburuk se-Asia Tenggara.

Disebutkan, konsentrasi PM 2,5 tahun 2018 tingkat polusinya mencapai 45,3 g/m3. Artinya konsentrasi PM 2,5 di Jakarta sampai empat kali lipat dari batas aman tahunan menurut standar WHO, yakni 10 g/m3.

Untuk meluruskan laporan Greenpeace tersebut, Dirjen PPKL Karliansyah menegaskan bahwa kualias udara Jakarta masih cukup baik, tidak seperti diungkap Greenpeace.

"Memang kami merekam pada 2018, ada hari yang tidak baik. Dari 365 hari, ada 196 hari kualitas udara buruk dan 34 hari kualitas udara baik. Sisanya kualitas udara sedang. Ada, tapi kalau dikatakan terburuk, terjelek di Asia Tenggara, tidak," katanya.

Begitu juga kualitas udara rata-rata harian di Jakarta masih baik. "Tidak seperti yang dipaparkan Greenpeace," papar Karliansyah sambil menyatakan Kementerian LHK punya alat ukurnya..

Sambil memperlihatkan data melalui proyektor, Karliansyah menjelaskan dari data harian Jakarta itu 57, kalau WHO itu 25 mikrogram. Standar nasional masih baik mutu.

Karena itu Karliansyah mempertanyakan alat ukur yang dipakai oleh Greenpeace karena berdasarkan alat yang dipakai untuk pemantauan kondisi udara dengan PM 2,5 tidak seburuk itu.

"Saya dan teman-teman di sini bertanya Greenpeace pakai data apa, metode dan instrumen apa, karena kami yakin beliau-beliau pernah ke sini dan kami ajak ke lantai tiga di AQMS Center atau jaringan pemantau kualitas udara," katanya.

Namun ketika didesak mengenai apa dan mengapa Greenpeace merilis data yang demikian, Karliansyah hanya tersenyum dan hanya mengatakan, “Kalau soal itu, saya gak tahu. Yang jelas, kami punya alat pemantau udara"

Di lantai 3 Gedung Ditjen PPKL KLHK itu dapat dilihat bagaimana alat pemantau udara itu beroperasi.

Perbaikan
Karliansyah menyebutkan KLHK sudah memiliki 14 Stasiun Pemantau Udara yang ditempatkan di Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang, Pontianak, . Palangkaraya, Banjarmasin, Kalimantan Utara, Jakarta Pusat, Makassar, Manado dan Mataram.

"Tahun 2019 ini kami akan memasang 13 alat pemantau udara lagi yang akan kami sebar di sejumlah kota,” katanya.

Diakui Karliansyah, sumber utama polusi udara adalah dari kendaraan bermotor yang pembakaranya kurang baik. Tetapi, jika sumber polusi dari pembangkit listrik tidak ada karena, PLTU di Muara Tawar dan Muara Karang sudah menggunakan gas sehingga tidak menimbulkan polusi.

"Dalam kaitan ini tudingan bahwa Jakarta dikepung polusi dampak pembangkit juga tidak benar karena arah anginnya bukan ke Jakarta,” katanya.

Namun demikian, Karliansyah mengungkapkan, upaya untuk meningkatkan kualitas udara terus dilakukan. Misalnya dengan pemberlakuan bahan bakar setara EURO4, lalu uji emisi kendaraan bermotor reguler dan pengawasan ketaatan emisi industri.

Selain itu, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk, penghijauan/taman kota/hutan kota, pengembangan transportasi massal (MRT, LRT, Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek) pemantauan kualitas udara reguler serta penerapan eco-driving.

“Yang perlu disebutkan juga kebijakan penerapan Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan Bermotor yang setiap pekan dilakukan di sejumlah kota, ikut mendukung kualitas udara yang bersih," katanya.