Pimpinan KPK akan temui Presiden

Besok Rabu (16/3) pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, direncanakan pimpinan KPK sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (13/3) untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas Pencegahan Korupsi (PK) sejak Oktober 2018 sampai saat ini.

"Besok Rabu (16/3) pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, direncanakan pimpinan KPK sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Timnas PK yang terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, dan Kementerian PAN dan RB akan menyerahkan dokumen Stranas yang berisikan tiga fokus area stranas, 11 rencana aksi, dan 24 sub-rencana aksi pada Presiden RI.

"Selanjutnya, direncanakan, Presiden RI akan menugaskan para pimpinan kementerian, lembaga dan kepala daerah terkait untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut," ucap Febri.

Febri mengatakan Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini diharapkan dapat lebih efektif mencegah korupsi di Indonesia.

"Karena salah satu konsep utama yang diatur adalah Stranas PK sebagai arah kebijakan nasional pencegahan korupsi di Indonesia," ucap Febri.

Menurut dia, posisi Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pun berada pada posisi sentral dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.

"Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait," kata Febri.

Adapun tiga fokus Stranas PK, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"Unsur pimpinan instansi yang akan hadir pada pertemuan besok direncakan dari 48 pimpinan kementerian dan lembaga, 34 gubernur dan undangan lainnya yang terkait," ungka Febri.

Sedangkan kata Febri, dijadwalkan lima pimpinan KPK juga hadir pada pertemuan tersebut.