Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan membantu proses penyelesaian krisis politik di Myanmar dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara Asean dan Asia untuk berhubungan dengan Myanmar. "Presiden juga menjanjikan untuk melakukan apa yang Indonesia bisa bantu memperlancar dan mendukung misi utusan khusus PBB Ibrahim Gambari," kata Menlu Hassan Wirajuda dalam jumpa pers bersama Ibrahim Gambari usai bertemu Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. Menurut Hassan, dalam pertemuannya dengan Gambari, Presiden sangat mendukung langkah utusan khusus PBB itu dan menginginkan bekerja sama dengan negara-nagara Asean dan Asia lainnya untuk bersama-sama berhubungan dengan Myanmar. Presiden Yudhoyono mengharapkan penyelesaian krisis politik di Myanmar selain mengupayakan demokrasi dan penegakan HAM juga mempertimbangkan masalah keamanan dan stabilitas negara itu dari potensi ancaman disintegrasi. Presiden juga menilai keberhasilan Gambari mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan tokoh pro demokrasi Myanmar Aun San Su Kyi sebagai langkah keberhasilan awal tugasnya dan mengharapkan bisa dilanjutkan dengan keberhasilan lainnya. Dukungan Presiden Yudhoyono, lanjut Hassan, dilakukan antara lain dengan menjalin komunikasi melalui surat dengan pemimpin tertinggi Myanmar Jenderal Than Shwe yang menyatakan penghargaan atas diterimanya utusan PBB itu di Myanmar. Dalam kesempatan itu Ibrahim Gambari menyampaikan penghargaan atas dukungan Indonesia membantu menyelesaikan masalah di Myanmar dan mengharapkan Indonesia bisa menjalin komunikasi dengan negara Asean dan Asia lainnya untuk mencari jalan keluar penyelesaian kasus Myanmar. "Misi saya minta Indonesia termasuk negara-negara Asean bisa melakukan dialog dengan pemerintah Myanmar dalam waktu segera yang bisa menghasilkan sesuatu yang produktif," katanya. Dalam kesempatan itu Gambari juga mengusulkan agar masyarakat internasional juga memikirkan pemberian insentif kepada pemerintah Myanmar terutama bantuan kemanusiaan dan kemiskinan. "Insentif bagi Myanmar untuk bidang sosial dan ekonomi, seperti bantuan keuangan," katanya. Hassan menambahkan bahwa dunia internasional sudah memiliki pikiran untuk memberikan insentif kepada Myanmar agar negara itu mau menerapkan jalan demokrasi. "Penting untuk mendorong Myanmar untuk menjalani 'road map democracy, menghormati HAM dan melepas Aun San Su Kyi, tetapi penting pula untuk menekankan dimensi lain, seperti kemiskinan, kondisi kemanusiaan di negara itu. Jadi selain bicara sanksi kita juga telah bicara tentang 'economic package' sebagai insentif, variasi antara tekanan dan insentif kepada Myanmar, yang selama ini tekanan sanksi tidak bisa mengubah Myanmar," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
