Basuki Hadimuljono mengenakan baju putih dibaluti rompi keamanan atau safety warna hijau muda serta mengenakan topi hitam berlogo Kementerian PUPR terlihat lihai memukul drum bersama artis lokal Aceh saat menghibur para peserta Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi tersebut.
Tidak sedikit para peserta Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi itu pun naik ke atas panggung dan bersuwafoto dengan Menteri PUPR.
Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi diikuti 1.000 orang itu turut dihadiri Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.
Menteri PUPR dalam sambutannya menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini kekurangan tiga ribu tenaga kerja di bidang konstruksi.
"Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang," katanya.
Ia menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, maka jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 di antaranya telah tersertifikasi.
Pemerintah Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belakangan ini programnya telah bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi," kata Basuki.
Pemegang sertifikat kontruksi kata Basuki, memiliki kekuatan hukum formal dan lebih mudah mencari kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mewajibkan dalam setiap pelelangan memiliki sertifikasi kompetensi.
"Kita berharap, dengan mengantongi sertifikasi kompetensi lebih mudah mencari kerja dan dapat meningkatkan pendapatan," harapnya. (*)
Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
