Gubernur: sejumlah daerah di Jatim perlu intervensi naikkan IPM

Ada kabupaten secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah, tapi ada di desa atau kecamatan tertentu

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut sejumlah daerah di wilayahnya perlu intervensi untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena selama ini masih memiliki catatan yang rendah.

"Biasanya IPM rendah maka kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah, tapi ada di desa atau kecamatan tertentu," ujarnya di sela membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019 di Surabaya, Senin.

Salah satu daerah yang perlu mendapat intervensi, kata dia, yakni Kabupaten Sampang dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih baik.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan pemetaan secara detail, sebab bisa menjadikan intervensinya lebih signifikan, masif, sistemik dan permanen.

"Ini semua akan berseiring dengan yang sedang diprioritaskan di Jatim, seperti meningkatkan IPM Jatim, menurunkan kemiskinan di Jatim dan menurunkan gini rasio di Jatim," ucapnya.

Mantan Menteri Sosial itu berharap signifikansi akan semakin terukur per tahunnya sehingga pada akhir periode RPJMD bisa menurunkan kemiskinan dan menaikkan IPM.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Yenrizal Makmur pada kesempatan tersebut melaporkan perkembangan program KKBPK di Jatim berdasarkan SDKI 2017.

Ia juga menyampaikan capaian kinerja, seperti pencapaian prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (CPR) di Jatim sebesar 63,1 persen sesuai hasil survei kinerja dan akuntabilitas program 2018.

"Capaian ini jauh lebih baik daripada capaian nasional yang baru mencapai angka 57 persen," katanya.

Tak itu saja, ia juga mengatakan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mampu ditekan hingga angka 37 per 1.000 remaja usia 15-19 tahun atau jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 50.

Di sisi lain, rakerda yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim digelar untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemda dan mitra kerja dalam pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK.

"Intinya satu, untuk meningkatkan kualitas penduduk Jatim," kata Yenrizal. (*)