"Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh, sebanyak Rp1,5 hingga Rp2 triliun per tahun, saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang," kata Basuki Hadimuljono saat membuka Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diikuti 1.000 orang dan dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Wali Kota Banda Aceh, Amullah Usman di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Banda Aceh, Senin.
Menteri PUPR menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 di antaranya telah tersertifikasi.
Pemerintah Republik Indonesia kata dia, pada masa kepemimpinan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menggeser programnya ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikat," kata Basuki.
Menurutnya, pemegang sertifikat kontruksi memiliki kekuatan hukum formal dan lebih mudah mencari kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mewajibkan dalam setiap pelelangan memiliki sertifikasi kompetensi.
"Kami berharap, dengan mengantongi sertifikat kompetensi lebih mudah mencari kerja dan dapat meningkatkan pendapatan," kata Menteri PUPR.
Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
