BPK turut pastikan bansos PKH berjalan baik

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun ke daerah memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan baik dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

"BPK memastikan PKH berjalan baik atau tidak, saya ke sini untuk itu," kata anggota III BPK RI Achsanul Qosasi di hadapan seribuan peserta PKH di GOR Wira Bhakti Lumajang, Jawa Timur, Senin.

Achsanul berdialog dengan ibu-ibu penerima PKH dalam Sosialisasi Penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama 2019 di Jawa Timur.

Ia mengingatkan agar ibu-ibu tidak memberikan apapun jika ada orang-orang yang meminta bagian dari bansos tersebut.

"Kalau ada yang datang ke rumah ibu dan minta sesuatu, ibu jangan kasih," katanya seraya menambahkan, bahwa BPK bertugas memastikan program pemerintah berjalan dengan baik, PKH tepat jumlah serta tidak ada pungli.

Ia juga menegaskan bahwa PKH dan BPNT merupakan bentuk hadirnya pemerintah untuk membantu rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.

"Kartu ini satu-satunya di dunia dimana pemerintah memberikan bantuan langsung ke rekening masyarakat," kata dia sambil meminta ibu-ibu untuk mengangkat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda peserta PKH.

Ia juga mendoakan agar ibu-ibu peserta PKH bisa segera menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mandiri dan graduasi dari program sehingga bantuan bisa diberikan kepada warga lain yang juga membutuhkan.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara tersebut mengatakan kehadiran BPK RI dan juga anggota DPR RI di Lumajang untuk memastikan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjalan baik.

Bansos PKH Jawa Timur senilai Rp1,95 triliun untuk 1.653.484 KPM dan BPNT Rp329 miliar untuk 2.997.268 keluarga dengan total bantuan senilai Rp2,284 triliun.

Sementara khusus untuk PKH Lumajang senilai Rp54 miliar untuk 46.398 KPM dan BPNT Rp9,8 miliar untuk 89.871 keluarga dengan total bantuan Rp64 miliar. (*)