Jakarta (ANTARA News) - Pembangunan jalan tol belum mengalami kemajuan, meskipun pemerintah telah menuntaskan proses tender investasi sejumlah ruas tol. "Apabila kondisinya masih seperti ini, maka sulit dapat mewujudkan 1.500 kilometer jalan tol pada tahun 2009 mendatang," kata Direktur Utama PT Citra Marga Nushapala Persada (CMNP) Tbk, Daddy Hariadi, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, sepanjang pemerintah tidak menuntaskan persoalan di lapangan, maka sekalipun berkali-kali melaksanakan "infrastructure summit", maka tetap saja pelaksanaannya tidak akan berjalan. Dia mengingatkan, apabila persoalan di lapangan tidak segera dituntaskan, maka sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2009 tidak akan ada kemajuan berarti dari salah satu program pemerintah tersebut. "Kalau melihat `progress` yang sudah selesai di lapangan sangat kecil sekali, berbeda dengan `progress` tender yang sudah banyak terealisasi," ujarnya. Dia menunjuk kemajuan pembangunan tol Waru - Juanda (salah satu proyek yang tengah digarap PT CMNP) yang berlangsung lambat sejak sebelum krisis ekonomi, mengingat sampai saat ini pemerintah belum juga berhasil membebaskan tanah. "Kita sebenarnya mau ke mana dengan program jalan tol ini, karena kenyataannya kemajuan di lapangan lambat sekali. Sebenarnya investor menginginkan adanya dukungan politik yang kuat dari pemerintah," katanya. Daddy mengatakan, selama ini dukungan sudah memadai di tingkat Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi pelaksanaan di tingkat bawahnya berjalan lambat. Salah satu persoalan yang membuat investor tidak juga merealisasikan pembangunan konstruksi jalan tol disebabkan kendala pembebasan tanah yang harganya melonjak dua bahkan sampai tiga kali lipat dari perkiraan semula. Bahkan, Daddy menunjuk pembangunan tol Depok - Antasari yang sekarang terhenti akibat Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) naik dua sampai tiga kali lipat dari rencana semula. "Ini semua sebenarnya merupakan tanggungjawab pemerintah, namun kenyataannya pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan," ujarnya. Ia menimpali, "Kita selaku investor tidak mungkin meneruskan proyeknya, karena nanti tarifnya menjadi sangat mahal sehingga tidak layak sebagai jalan tol. Kita sebenarnya menunggu konsep `capping`, seperti dijanjikan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya." Padahal, ia menambahkan, kalau terlalu lama kondisi ini dibiarkan harga tanah menjadi semakin tidak terkendali yang akibatnya proses pembebasan akan semakin sulit. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007