"Kami optimistis bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan pada 2019, karena beberapa tahun sebelumnya angka kemiskinan cenderung turun," kata Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Kudus, Sudjatmiko, di Kudus, Jumat.
Pada 2017 jumlah warga miskin di Kabupaten Kudus mencapai 64.400 jiwa atau 7,59 persen, kemudian 2018 turun menjadi 59.900 jiwa atau 6,98 persen.
Sementara pada 2019, kata dia, targetnya turun di bawah 6,98 persen.
Program yang dinilai berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan, menurut Sudjatmiko, cukup beragam, mulai dari intervensi meningkatkan pendapatan masyarakat hingga pengendalian inflasi juga berpengaruh.
"Jika sering inflasi, berakibat indeks kemiskinan menjadi tinggi karena barang-barang konsumsi masyarakat bisa naik," ujarnya.
Selain itu, ada program mencetak wirausaha baru untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan sirkulasi pemasaran tamatan anak usia kerja juga berpengaruh.
Selama ini, katanya, program kejuruan yang lulusannya siap diterima kerja belum melihat hasilnya, maka pada 2018 bisa menuai dan setelah disurvei BPS ternyata pendapatan keluarga bisa naik, maka turut berperan menurunkan angka kemiskinan.
Sementara angka garis kemiskinan yang menjadi acuan sebagai penduduk miskin di Kudus rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp393.078, sehingga penduduk Kudus yang memiliki rata-rata pengeluaran di atas angka tersebut tergolong tidak miskin.
Dukungan pengentasan kemiskinan, lanjut dia, tidak hanya dari pemerintah, melainkan ada pula pihak-pihak lain yang turut serta, termasuk pemerintah desa yang ikut menggerakkan roda perekonomian di desa dengan memberikan bantuan permodalan atau program pembangunan di desa dengan model padat karya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statisitik (BPS) Kudus, Rahmadi Agus Santoso membenarkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada 2018 memang turun, dibandingkan 2017.
Pada 2017 jumlah penduduk miskin di Kudus mencapai 7,59 persen atau 64.450 jiwa, sedangkan 2018 turun menjadi 6,98 persen atau 59.990 jiwa.
Angka kemiskikan tersebut, dihitung setiap satu tahun sekali dengan mempertimbangkan beberapa indikator garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran baik untuk makanan maupun non makanan.
Setiap keluarga yang mempu memenuhi kebutuhan kalori hingga 2.000 kilo kalori per hari, maka masuk kategori tidak miskin.
Sudjatmiko menganggap angka kemiskinan dipengaruhi oleh kebijakan publik pemerintah daerah, sedangkan tersedianya angka kemiskinan tentuya bisa menjadi bahan masukan dalam menentikan kebijakan.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Alex Sariwating
Copyright © ANTARA 2019
