BMKG-Jateng sinergi perkuat mitigasi bencana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperkuat sinergi untuk pengurangan resiko bencana gempa bumi dan hidrometeorologi di wilayah Jawa Tengah.

Dwikorita dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis mengatakan langkah yang segera dilakukan adalah pemetaan mikrozonasi zona rentan gempa bumi di wilayah Kota Semarang, dimulai Maret ini selama tiga bulan.

Peta ini, lanjut Dwikorita diperlukan untuk memutakhirkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota, serta untuk menyempurnakan Building Code (persyaratan Bangunan Tahan Gempa).

"BMKG pun memasang sensor intensitymeter untuk monitoring tingkat intensitas guncangan gempa bumi di Kota Semarang, sebanyak sembilan titik ," ujar Dwikorita.

Dwikorita menjelaskan berdasarkan analisa data tektonik kegempaan, Semarang termasuk prioritas setelah Mentawai dan Banten.

"Sebagai Negeri Cincin Api yang merupakan zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, beberapa patahan aktif di wilayah Pulau Jawa,termasuk di Jawa Tengah perlu diwaspadai," kata Dwikorita.

Dwikorita menambahkan konsep penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Badan Meteorologi Daerah setempat, seperti yang dilakukan di Provinsi Guang Do,Cina, perlu untuk dikembangkan pula di Provinsi Jawa Tengah.

Sinergi tersebut, tutur Dwikorita, mampu dengan sukses mengurangi jumlah korban jiwa pada saat Super-Typhoon terjadi di Guang Do pada tahun 2018 yang lalu.

Menurut Ganjar Pranowo, pembahasan mengenai persiapan survei mikrozonasi akan dilaksanakan secepatnya. Setelah mikrozonasi selesai, Ganjar menuturkan akan mengundang Pemerintah daerah setempat untuk membahas antisipasi dan rekomendasi tindak lanjut untuk pengurangan risiko bencana, di bawah koordinasi Pemkot Semarang dan BPBD Kota.

"Pemda Semarang pun akan mengintensifkan latihan apabila terjadi bencana dan melakukan uji coba yang akan diteruskan melalui Satgas Milenia," kata Ganjar.

BMKG memastikan peralatan observasi/pengamatan berjalan dengan sebagaimana mestinya, untuk mendukung keselamatan publik, transportasi dan infrastruktur.