"Gerakan massal di seluruh provinsi patut dilakukan. NasDem pun mendukung pemerintahan Jokowi yang mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik," kata Ketua DPP Partai NasDem, Nining Indra Saleh, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.
Caleg NasDem Dapil Jawa Barat VIII meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu ini pun ketika terjun ke masyarakat ikut menyosialisaikan gerakan untuk mengurangi sampah plastik itu.
Nining mengatakan, jumlah sampah paling besar berasal dari rumah tangga, maka harus jadi kebiasaan jadi gerakan di masing-masing rumah tangga agar memilah sampah sebelum di buang.
"Ini menjadi salah satu gerakan yang dilakukannya, di lingkungan, maupun di daerah pemilihannya," katanya.
Apalagi, lanjut dia, sampah itu bisa menjadi emas kalau benar-benar dikelola dengan baik. Ada nilai ekonomis dan bisa mendirikan bank sampah sederhana dari mulai RT, RW sampai kelurahan.
"Sampah juga bisa menjadi pendapatan lebih buat ibu-ibu. Tabungan rumah tangga mereka. Jika bank sampah ini berhasil bisa mengurangi pengangguran di daerah," tuturnya.
Untuk mendukung program sampah ini, Nining bekerja sama dengan KLHK memberikan kendaraan (semacam becak motor roda tiga) untuk mengangkut sampah di daerah.
Ia menyerahkan kendaraan angkut sampah ke desa-desa agar pengelolaan sampah rumah tangga tertangani baik.
Mengenai program pemerintah soal penanganan sampah plastik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan ada dua konsep yang dilakukan pemerintah, yaitu dikurangi dari sumbernya dan kedua ditangani supaya tidak tercecer di masyarakat dan di alam.
Namun, beberapa daerah mengeluarkan kebijakan berbayar jika ingin menggunakan plastik di mini market.
"Padahal, konsepnya adalah kami minta, jangan bebankan lingkungan. Kalau manusia membebani lingkungan, ini studinya sudah ada dari 1852. Ada keinginan manusia untuk kurangi beban kepada lingkungan karena mereka khawatir ini akan mengancam dia, keluarganya, dan lain-lain. Jadi ini konsepnya beda," kata Menteri Siti, di Jakarta, Rabu (6/3).
KLHK juga akan membahas dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait penggunaan plastik berbayar di minimarket.
"Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset. Ini yang saya minta kepada Dirjen agar segera dibahas dengan Aprindo, mekanisme yang pas seperti apa," katanya.
Menurut dia, kalau konsepnya tidak diperbaiki, maka berarti pengusaha mengutip uang dari konsumen. Padahal, di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada kekhawatiran ada gangguan.
Namun, politisi NasDem itu mengakui pengunaan kantong plastik berkurang sampai 30 persen, bahkan sampai 60 persen.
Sementara itu, Peneliti Utama Visi Teliti Saksama, Sita Wardhani menilai pelarangan sampah plastik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membatasi penggunaan plastik.
Pelarangan tersebut sebagai cara untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya membatasi penggunaan plastik dan bahaya sampah plastik bagi lingkungan.
"Jadi pelarangan untuk mendorong awarenes (kesadaran) bisa dilakukan," ucap Sita, yang juga meneliti efektifitas pengenaan cukai plastik.
Menurut dia, upaya yang perlu dilakukan selanjutnya oleh pemerintah adalah pengelolaan sampah. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan pabrik recycling atau daur ulang.
Cara lain yang menurutnya boleh dicoba adalah pemerintah mengimbau restoran-restoran untuk mengurangi penggunaan plastik.
Baca juga: Puluhan warga Pekanbaru didenda karena buang sampah sembarangan
Baca juga: Perlu langkah radikal kurangi kantong plastik
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
