"Karena masih pada siklus yang sangat awal dalam pembahasaan pokok pokok kebijakan ekonomi 2020, jadi kami tadi menyampaikan apa tantangan-tantangan pembangunan kita, umpamanya apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju dari middle income country menjadi negara yang upper middle income country," kata Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Menkeu menjelaskan dalam sidang kabinet paripurna itu, dirinya menyampaikan kepada Presiden dan Wapres serta kabinet mengenai rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020, sesuai dengan siklus persiapan RAPBN 2020.
"Jadi tadi yang dibahas mengenai bagaimana pandangan jangka menengah panjang yang dipresentasikan Menteri Bappenas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN, arahnya dan fondasi dasarnya yang akan dijadikan landasan untuk menyusun RAPBN 2020," katanya.
Ia menyebutkan karena masih pada siklus yang sangat awal, pihaknya menyampaikan apa tantangan tantangan pembangunan, termasuk naik ke kelompok negara berpenghasilan menengah atas.
"Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu dijawab hari ini, termasuk seperti yang selama ini telah disampaikan yaitu pembangunan sumber daya manusia," katanya.
Namun pada saatnya akan jauh lebih detil mengenai pembangunan SDM itu, mulai dari strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja.
"Ini dibahas secara lebih detil, namun karena masih pada tahap awal, sifatnya direction, jadi arahnya dulu, belum sampai pada detil," katanya.
Menkeu menyebutkan juga dari sisi pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing. "Kalau infrastruktur yang selama ini sudah dibangun, apa yang harus lebih diperhatikan ke depan," katanya.
Ia menyebutkan kalau bicara produktivitas, inovasi, dan daya saing maka industri manufaktur yang dibangun harus seperti apa. "Jadi pembahasannya bagaimana meningkatkan peran sektor manufaktur itu dalam kerangka untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang," katanya.
Menurut dia, struktur ekonomi yang seimbang berkaitan dengan neraca pembayaran, mengatasi defisit eksternal, dan kemampuan untuk meningkatkan ekspor dan investasi.
"Dari sisi itu kemudian akan ditetapkan bagaimana kebijakannya dalam APBN-nya untuk bisa mendukung tema-tema itu, tantangan-tantangan itu harus dijawab," katanya.
Menurut Menkeu, Indonesia juga menghadapi tantangan demografi di mana generasi muda mendominasi jumlah penduduk sehingga perlu perhatian bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan dan lainnya.
"Jadi ini masih merupakan suatu brainstorming awal untuk mendapatkan arahan dari presiden, wapres, kabinet, mengenai apa arah yang harus diperhatikan di dalam menyiapkan pondasi Indonesia di tahun 2020," katanya.
Ia menyebutkan, pihaknya akan mempresentasikan lagi rancangan kebijakan ekonomi 2020 di sidang kabinet yang kemudian akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada DPR pada Mei 2019.
"Pada Mei, kami sudah harus menyampaikan Pokok pokok Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal untuk 2020," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
