"Saya minta Dinas PUPR Kalbar maupun yang ada di daerah agar lebih selektif dalam memilih konsultan pengawas proyek yang menggunakan dana APBD," kata Sutarmidji saat membuka rapat Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019, Pontianak, Rabu.
Hal itu dikarenakan dirinya menyesalkan organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang yang tidak hadir dalam Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019.
Sebab, menurutnya, forum tersebut cukup penting bagi organisasi profesi tersebut karena untuk mengetahui program kerja pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar.
"Sepanjang saya jadi gubernur jangan lagi diundang mereka (organisasi profesi_red), kalau diundang saya tidak mau lagi buka acaranya. Artinya mereka jangan hanya sekedar bicara tentang hak-hak mereka tapi kewajiban mereka untuk mengetahui arah program tidak hadir, kita profesional saja sekarang," tuturnya.
Dia mengatakan, organisasi profesi tersebut jangan hanya bisa mengkritik pemerintah daerah dalam program saja, namun tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah.
"Ini kan lucu, disaat mereka tidak dapat proyek, mereka mengkritik habis-habisan pemerintah. Giliran diajak duduk bersama untuk membahas rencana pembangunan, mereka tidak mau datang," katanya.
Menurutnya, untuk menjalankan suatu proyek pembangunan, tentu diperlukan kesamaan persepsi antara pemerintah, pelaksana proyek dan pengawas proyek, agar apa yang akan dibangun bisa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Kalau dalam forum ini saja mereka tidak mau datang, bagaimana bisa mereka bisa tahu apa yang kita inginkan, ke mana arah pengerjaan proyek yang akan dilakukan dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu organisasi yang memiliki arah dan pikiran yang sama dengan kita, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik," kata Sutarmidji.
***3***
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
