Pemkab Nunukan sidak pangkalan elpiji subsidi akibat kelangkaan

Nunukan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan elpiji bersubsidi sebagai respons atas laporan warga mengenai kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram di wilayah tersebut.

"Usai sidak yang dilakukan dengan berbagai unsur baik jajaran pemda maupun kelompok masyarakat maka disimpulkan berbagai permasalahan yang terjadi yaitu pemanfaatan elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran, masalah pasokan dari PT Pertamina dan pendistribusiannya," kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, di Nunukan, Selasa.

Robby mengatakan pemerintah daerah akan hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan langkah cepat dan tepat.

Langkah tersebut yang pertama, melakukan pengawasan ketat dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait mengenai pendistribusiannya kepada masyarakat. Sikap ini berkaitan dengan distribusi dari agen kepada pangkalan selanjutnya pengecer.

Pendistribusian patut diawasi mengingat elpiji bersubsidi tiga kilogram selama ini diakuinya tidak tepat sasaran karena masih banyak kelompok masyarakat mampu yang menikmatinya. Contohnya, diketahui banyak ASN, anggota polisi, TNI dan warung makan atau restoran yang menggunakan elpiji tiga kilo gram tersebut.

Kedua, Pemkab Nunukan akan berkoordinasi dengan PT Pertamina berhubungan dengan kuota dan pasokannya. Hal ini juga penting, kata Robby, karena Pemkab Nunukan ingin memastikan pasokan yang rutin atau tidak terlambat menghindari kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga.

Ketiga, Robby mengaku akan melakukan pengawasan ketat sinyalemen masuknya tabung gas kosong tiga kilogram dari Sulawesi Selatan.

"Diduga masuknya tabung gas elpiji tiga kilogram dari Sulawesi Selatan ini memicu melonjaknya permintaan kepada PT Pertamina. Tetapi kelangkaan tetap berlangsung," kata dia.

Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri menyebutkan pasokan gas elpiji tiga kilogram dari PT Pertamina saat ini telah mencapai 60.000 tabung lebih. Sementara jumlah warga miskin di Kabupaten Nunukan yang berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi ini hanya 25.000 jiwa lebih.

Jika dikalkulasi antara jumlah warga miskin dan pasokan dari PT Pertamina sudah surplus. Namun anehnya, pasokan meningkat tajam hingga 200 persen tetapi kelangkaan tetap berlangsung.

"Kondisi ini patut dicurigai adanya manajemen pendistribusian yang tidak baik sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat dari pemda setempat," katanya.