Ksatria: Tertangkapnya Andi Arief bukti keseriusan pemerintah

Kami menyesalkan pernyataan Poyuono yang menuding bahwa Andi Arief telah menjadi korban kegagalan Pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia

Surabaya (ANTARA News) - Komunitas Ksatria Airlangga, forum alumni Universitas Airlangga (Unair), menilai tertangkap Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional untuk pemberantasan peredaran narkoba.

Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko, di Surabaya, Selasa, mengecam adanya pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Joko Widodo atas tertangkap Andi Arief dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3).

"Kami menyesalkan pernyataan Poyuono yang menuding bahwa Andi Arief telah menjadi korban kegagalan Pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia," katanya lagi.

Menurut dia, pernyataan itu jelas tendensius, insinuatif dan bisa dibaca sebagai upaya mengkambinghitamkan Pemerintahan Jokowi atas tindakan individual yang dilakukan seorang pengurus partai pendukung kubu Prabowo.

Untuk itu, Teguh mendesak kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Andi Arief ini, agar masyarakat tahu kejadian yang sebenarnya.

Ia meminta para politisi tidak bicara sembarangan karena publik sudah cerdas untuk menilai siapa yang gemar memutarbalikkan fakta.

Hal sama juga dikatakan deklarator Komunitas Ksatria Airlangga Heru Hendratmoko.

Ia menilai pernyataan pengurus Partai Gerindra itu sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan.

"Data menunjukkan jumlah jaringan sindikat narkoba turun dari 99 jaringan pada 2017 menjadi 83 jaringan pada 2018. Ini menunjukkan BNN dan kepolisian tak main-main dalam menggulung jaringan pengedar narkoba di tanah air," katanya.

Heru menggarisbawahi pemakaian narkoba di kalangan politisi yang justru bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. "Ini sungguh berbahaya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kebijakan publik kepada mereka kalau para pengambil keputusan justru berada di bawah pengaruh narkoba," katanya pula.

Menurut Heru, politisi mestinya bisa menjadi contoh terutama bagi anak muda sebagai pemilik masa depan, bukan malah menjadi pemakai.

"Bayangkan, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, 5,9 juta di antaranya sudah menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu karena terpengaruh orang-orang terdekatnya," katanya lagi.