Manila (ANTARA News) - Pemberontak komunis pertama-tama harus menyetujui gencatan senjata dengan pemerintah Filipina jika mereka ingin melanjutkan perundingan perdamaian yang kini macet, kata seorang pejabat tinggi keamanan di Manila, Ahad. Penasehat Keamanan Nasional, Norberto Gonzales, mengatakan gencatan senjata antara pemerintah dan Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA), akan membantu menjamin bahwa perundingan perdamaian akan berhasil. "Menurut pengalaman kami, suatu perundingan perdamaian tanpa gencatan senjata tidak akan menghasilkan perdamaian," katanya, seperti dilaporkan DPA. "Jika mereka dengan tulus melakukan perundingan damai, mereka akan menyetujui dihentikannya permusuhan." Pemberontak komunis di waktu lampau menentang gencatan senjata dengan pemerintah, dengan menyatakan langkah demikian akan berarti mereka menyerah. Gonzalez mengatakan bahwa tanpa gencatan senjata tidak akan perundingan yang telah macet sejak Agustus 2004 dilanjutkan. Gonzalez menyampaikan seruan itu setelah sayap senjata politik CPP, Front Demokratik Nasional, mengeluarkan pernyataan dengan seorang senator oposisi yang mengupayakan dilanjutkannya kembali perundingan-perundingan perdamaian dengan pemerintah. Perundingan-perundingan ditangguhkan setelah pihak pemberontak menuntut pemerintah bekerja untuk mencabut mereka dari daftar teroris di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada awal tahun ini, pihak militer mengusulkan gencatan senjata tiga tahun dengan pihak pemberontak sebagai prasyarat bagi pelanjutan kembali perundingan. Namun pihak gerilyawan menolak usulan tersebut. Pemberontak komunis telah berseteru dengan pemerintah Filipina sejak akhir 1960-an, yang menjadikan gerakan ini sebagai salah satu pemberontakan sayap kiri terlama di Asia. (*)
Copyright © ANTARA 2007
