LKPP dorong UMKM bisa masuk e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah

...kami membina UMKM itu agar mereka bisa mengakses sistem lelang karena ternyata banyak yang belum paham...

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa masuk dalam e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam kunjungan ke Kantor Perum LKBN ANTARA Jakarta, Senin, mengatakan salah satu hal yang dilakukan yakni dengan membina pelaku UMKM untuk bisa mengenal sistem lelang dalam e-katalog.

"Jadi kami membina UMKM itu agar mereka bisa mengakses sistem lelang karena ternyata banyak yang belum paham," katanya.

Menurut Roni, saat ini porsi UMKM dalam e-katalog masih sangat minim. Selain kurangnya pemahaman untuk bisa masuk katalog elektronik, UMKM juga kalah bersaing dengan perusahaan besar dari sisi permodalan.

"Yang UMKM ini kan kadang tidak punya dana cadangan, apalagi untuk pengadaan yang berisiko tinggi," katanya.

Ditambah lagi, perusahaan-perusahaan besar juga tercatat memiliki sejumlah UMKM di bawah mereka sehingga pelaku UMKM kalah bersaing.

"Perusahaan besar ini bisa bermain di semua lini, makanya yang (pemain) kecil betulan tidak bisa masuk," katanya.

Ada pun terkait jaminan produk UMKM, Roni mengatakan kewenangannya masuk ranah kementerian lain yang mengurusi peningkatan kualitas produk UMKM.

Mantan Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan ia pun menginginkan agar lebih banyak produk dalam negeri dalam katalog pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ia berharap di masa mendatang produk dalam negeri bisa lebih banyak mendominasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Upaya memberikan ruang bagi peningkatan peran serta UMKM menjadi salah satu hal yang disorot dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai petunjuk teknis tugas LKPP.