Pemerintah diminta optimalkan program kartu nelayan

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mengoptimalkan program kartu nelayan dibandingkan dengan menggelontorkan wacara kartu baru seperti Kartu Sembako Murah.

"Tidak perlu (kartu baru), karena sudah terwakili di dalam kartu nelayan," kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu.

Menurut Abdul Halim, saat ini untuk nelayan dapat dikatakan tidak perlu lagi ada kartu lainnya tetapi yang lebih penting membenahi kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan program kartu nelayan.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan, sebenarnya distribusi program kartu nelayan sudah mencapai 85 persen.

"Kendalanya adalah bagaimana memaksimalkan kartu identitas tersebut sebagai sarana pelayanan hak-hak dasar nelayan sebagai warga negara dan penghormatan atas profesi mereka sebagai pahlawan protein," paparnya.

Ia mengingatkan misalnya perlunya pemerintah untuk memperhatikan persoalan ketika masyarakat nelayan mengalami paceklik tangkapan ikan akibat dari cuaca ekstrim yang berakibat membuat mereka tidak bisa melaut pula.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Jokowi akan membagikan Kartu Sembako Murah untuk melengkapi sejumlah program bantuan sosial yang sudah diterapkan saat ini.

"Program PKH, Program Keluarga Harapan dan ranstra (beras sejahtera) akan saya perkuat dengan Program Kartu Sembako Murah seperti ini. Nanti ada Kartu Sembako Murah seperti ini," kata Jokowi sambil mengangkat contoh kartu yang akan dibagikan di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2).