Menkeu: Masyarakat sekarang "kepo" terhadap tugas Kemenkeu

Masyarakat sekarang punya rasa ingin tahu luar biasa terhadap tugas Kementerian Keuangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kegiatan komunikasi maupun sosialisasi melalui inovasi berbasis teknologi atas pelaksanaan anggaran kepada masyarakat sebagai upaya transparansi, mengingat masyarakat makin ingin tahu atau "kepo" terhadap tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Masyarakat sekarang punya rasa ingin tahu luar biasa terhadap tugas Kementerian Keuangan. Tugas kita adalah melakukan komunikasi dan memberikan pendidikan," kata Menkeu saat membuka acara kompetisi "Hackathon" di Jakarta, Jumat malam (1/3).

Ia mengatakan saat ini sangat penting bagi masyarakat terutama generasi muda untuk mengetahui proses penyusunan maupun kebijakan penggunaan APBN.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap publik agar penggunaan anggaran dapat terpantau pemanfaatan maupun kegunaannya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita terus menerus melakukan edukasi agar ketika mereka harus membayar pajak, mereka tahu alasan untuk membayar pajak, dan hal itu dilakukan untuk negara kesatuan," ujar Menkeu.

Sri Mulyani juga menyatakan selama ini terdapat anggapan bahwa kerja Kementerian Keuangan hanya melakukan penerbitan utang yang tidak sepenuhnya benar.

"Padahal kita tidak punya Dirjen Utang, yang ada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, karena teknisnya namanya pembiayaan," katanya.

Selain itu, tambah Menkeu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami bahwa Indonesia merupakan negara kaya karena mempunyai barang milik negara, bernilai kurang lebih Rp6.000 triliun, yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

"DJKN tidak pernah dilihat, yang dilihat utangnya terus dan kita ketakutan sama utang. Padahal aset kita yang naik tidak pernah dilihat," jelas Sri
Mulyani.

Berdasarkan revaluasi aset yang dilakukan pemerintah pada periode 2017-2018, nilai aset negara saat ini mencapai Rp5.728,49 triliun, atau naik 272,42 persen, dari Rp1.538,18 triliun pada satu dekade lalu.

Menurut dia, sosialisasi seperti itu penting untuk meluruskan berbagai kesalahapahaman yang masih terjadi di kalangan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara.

Oleh karena itu, Menkeu mendukung adanya inovasi melalui penyelenggaraan kompetisi "Hackathon" atau kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak berbasis aplikasi agar kegiatan edukasi publik dapat berjalan lebih efektif.

Saat ini, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kompetisi "Hackathon" yang diikuti oleh 39 finalis selama tiga hari bertajuk Generasi Peduli #Uangkita agar masyarakat makin peduli dengan kebijakan penggunaan APBN.