Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya untuk pertama kalinya mengeluarkan Pernyataan Presiden DK PBB soal Myanmar di tengah keberatan China yang membuat dewan beranggotakan 15 negara itu nyaris gagal lagi mengeluarkan pernyataan soal Myanmar. Indonesia, yang menjadi salah satu negara kunci dalam isu Myanmar di DK PBB, menyiratkan kepuasannya karena kubu-kubu yang berseberangan di Dewan Keamanan --terutama negara-negara Barat dengan China-- akhirnya dapat bersatu dengan mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Markas Besar PBB, New York, Kamis, DK PBB menyorot kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar baru-baru ini dalam menghadapi demonstrasi damai. Dalam pernyataan, Dewan antara lain menyatakan "sangat menyesalkan penggunaan kekerasan terhadap unjuk rasa damai di Myanmar" dan "menekankan pentingnya pembebasan dini" bagai semua tahanan politik dan warga lainnya yang masih ditahan. Selain menyambut baik misi yang dijalankan utusan khusus Sekjen PBB untuk masalah Myanmar, Ibrahim Gambari, Dewan Keamanan juga menyatakan menyambut baik "peranan penting yang dimainkan negara-negara ASEAN" dalam meminta junta Myanmar menahan diri serta mendorong berlangsungnya transisi yang damai di Myanmar. Dalam pernyataan presiden, DK PBB tidak secara terang-terangan meminta junta Myanmar untuk membebaskan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Dewan hanya "menegaskan Pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya dialog yang sungguh-sungguh dengan Aung San Suu Kyi dan semua pihak terkait serta kelompok etnis guna mencapai rekonsiliasi nasional menyeluruh dengan dukungan penuh dari PBB". Dewan Keamanan menekankan bahwa komitmen Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB dan tentang penunjukan pejabat penghubung bagi Aung San Suu Kyi perlu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Kendati beberapa kalangan menilai pernyataan presiden Dewan Keamanan itu cenderung `datar-datar saja`, pernyataan tersebut dianggap kalangan lain sebagai suatu kemajuan di dalam tubuh DK-PBB berkaitan dengan isu Myanmar. Beberapa diplomat internasional di PBB mengungkapkan, Pernyataan Presiden Dewan Keamanan itu nyaris gagal dikeluarkan karena keberatan China. China awalnya keberatan dengan beberapa hal yang tercantum dalam rancangan pernyataan, antara lain penyebutan `mengutuk` --yang akhirnya diganti `sangat menyesalkan`-- serta pencantuman `agar Daw Aung San Suu Kyi` segera dibebaskan --diganti menjadi `menciptakan kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya dialog yang sungguh-sungguh dengan Daw Aung San Suu Kyi`. Di antara tiga produk DK-PBB, yakni resolusi, pernyataan presiden DK, dan pernyataan pers, hanya resolusi yang disahkan melalui `voting` (pemungutan suara). Sisanya, hanya bisa dihasilkan dengan suara bulat. Awal tahun ini, China bersama Rusia --keduanya anggota PBB dengan hak veto-- melalui mekanisme voting menggagalkan dikeluarkannya resolusi DK-PBB soal Myanmar.Posisi Indonesia Juru runding Indonesia di DK PBB, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa Pernyataan Presiden DK PBB itu telah sesuai dengan apa yang diinginkan Indonesia. Marty, yang menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB, menyebut bahwa setidaknya ada dua poin penting berkaitan dengan posisi Indonesia yang sudah tertampung dalam pernyataan tersebut. Yang pertama, kata Marty, tanggapan negara-negara anggota DK-PBB soal Myanmar harus diupayakan untuk mengarah kepada dukungan terhadap upaya-upaya yang diusung Ibrahim Gambari dalam membantu penyelesaian masalah Myanmar. Kedua, Indonesia menginginkan 15 negara anggota Dewan Keamanan untuk bersatu dan bukannya terpecah dalam menangani masalah Myanmar. "Perpecahan di kalangan PBB itu kan sangat membawa dampak negatif terhadap keseriusan pemerintah Myanmar dalam menindaklanjuti komitmen-komitmen mereka, karena mereka (Myanmr, red) melihat masyarakat internasional terpecah," ujar Marty. "(Dalam proses perundingan, red), kita tekankan bahwa kalau kita tidak bisa keluar dengan satu suara, maka ini sangat akan merusak misi Ibrahim Gambari serta mengangganu kemampuan DK-PBB ke depan," tambahnya. Soal pengakuan peranan penting ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah Myanmar seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Presiden DK-PBB, Marty mengakui pengakuan sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN. "Tantangan dalam arti, ada masalah di kawasan yang sekarang dibahas di Dewan Keamanan sehingga, terutama bagi Indonesia (yang saat ini duduk sebagai anggota DK-PBB, red), menimbulkan tanggung jawab khusus karena suara kita sangat dinantikan," ujarnya. "Tapi, ini juga kesempatan karena kita bisa terlihat dapat memberdayakan kemampuan kita untuk bisa menangani masalah ini (Myanmar, red)," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
