Hikmahbudhi tolak kampanye hitam jelang Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA News) - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudi) secara tegas menolak segala bentuk kampanye hitam dan penggunaan cara-cara tidak terpuji oleh para kontestan Pemilu 2019 untuk kepentingan pribadi namun merugikan bangsa Indonesia.

"PP Hikmahbudi menolak segala bentuk kampanye hitam, penggunaan cara-cara tidak terpuji, menyebarkan HOAX, ujaran kebencian ataupun SARA yang berpotensi memecah belah bangsa," kata Ketua Umum PP Hikmahbudhi Ari Sutrisno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Dia meminta partai politik dan para calon beserta pendukung harus menjunjung tinggi kontestasi politik yang bermartabat, kampanye yang santun dan mencerdaskan.

Menurut Ari, para peserta Pemilu 2019 harus bersaing secara sehat dan membangung kebersamaan, mengutamakan program dan menaati segala ketentuan yang berlaku.

"Kami juga menolak segala bentuk praktek politik uang dan politik traksaksional. Penyelenggara Pemilu, parta politik, para calon beserta pendukung mempunyai tanggung jawab bersama menciptakan peradaban politik sehat dan berintegritas," ujarnya.

Ari menegaskan organisasinya secara aktif akan mengawal jalannya proses demokrasi tersebut secara jujur dan adil dengan mengedepankan politik nilai yang berpijak pada keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama.

Dia juga mengingatkan kepada para penyelenggara Pemilu, TNI, dan Polri bersikap netral dalam pemilu 2019 dan dengan penuh tanggung jawab menyelenggarakan Pemilu dengan adil, jujur dan tanpa berpihak serta tetap menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Kami menilai Pemilu sebagai proses politik yang bermakna, strategis serta menentukan eksistensi dan masa depan bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Menurut dia, suatu proses demokrasi yang substansitf dalam mewujudkan misi mulia reformasi dan cita-cita nasional 1945, sehingga menjadi tanggung jawab moral bersama masyarakat untuk memilih dan memilah pemimpin menggunakan hati nurani.

Dia juga menilai memilih pemimpin harus berdasarkan rekam jejak yang baik serta bebas dari sarat traksaksional, korupsi, politik dinasti dan gaya hidup elit yang jauh dari standar moralitas dan budaya bangsa.