Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima "Democracy Medal Award" mewakili bangsa Indonesia atas keberhasilan Indonesia mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi dengan baik. "Penganugerahan medali demokrasi akan diberikan bertepatan dengan Konferensi Dunia ke-40 `International Asoosciation of Political Consultans` (IAPC) yang dilangsungkan di Bali, pada 12-14 November 2007," kata Ketua "The Asia Pacific Association of Political Consultans" (APAPC), Priyatno Suryo Sulisto, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis. Usai menemui Presiden Yudhoyono, Priyanto yang didampingi Wakil Ketua APAPC, Robert Murdoch, mengatakan kriteria pemberian penghargaan antara lain Indonesia dinilai berhasil menyelenggarakan pemilihan umum langsung tanpa gangguan berarti. "Secara keseluruhan pemilu berjalan jujur dan adil, aman, sebagai bukti yang nyata pelaksanaan demokrasi. Ini juga tercermin pada pemilihan langsung kepala daerah (pilkada)," kata Priyatno. Selain itu, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan kebebasan pers di tanah air sebagai bukti berlangsungnya demokrasi. Robert Murdoch mengatakan penghargaan serupa sebelumnya telah diberikan antara lain kepada Polandia yang diwakili mantan Presiden Polandia Lech Walesa, Uni Soviet (Michael Gorbachev), Amerika Serikat (Jimmy Carter), Burma (Aung San Suu Kyi). "Konferensi kali ini mengangkat tiga pokok bahasan yaitu Islam dan Demokrasi, Perubahan Iklim Global dan Pengaruhnya pada Politik Internasional, dan Perbedaan Timur-Barat," katanya. Presiden Yudhoyono akan menjadi pembicara pembuka pada konferensi tersebut, di samping juga pembicara lainnya, yaitu tokoh demokrasi Hongkong Martin Lee, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Ketua Komisi Pemilu Pilippina Rex Borra. Menurut Juru Bicara Kepresiden Andi Mallarangeng, Presiden Yudhoyono sudah dijadwalkan akan hadir menerima penghargaan tersebut. Konferensi juga akan melibatkan antara lain pejabat pemerintah, pemerintah daerah, anggota parlemen, politikus, tokoh agama, tokoh masyarakat, juru kampanye, pelaku kehumasan, organisasi non pemerintah, dan tokoh-tokoh pers. (*)

Copyright © ANTARA 2007