Presiden minta NU tangkal hoaks dan fitnah

Banjar, Jabar (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat dan jama'ah Nahdlatul Ulama (NU) untuk menangkal hoaks dan fitnah yang kerap tersebar di masyarakat.

"Saya titip ini harus betul-betul direspon dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah-fitnah, isu-isu yang sudah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah," kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut Presiden, masyarakat perlu mencegah kabar bohong yang meresahkan dan mengancam persatuan.

Presiden mengungkap sejumlah fitnah yang tersebar antara lain mengenai kabar bohong bahwa pemerintah akan melarang adzan hingga kepada pelegalan perkawinan sejenis.

Kepala Negara menjelaskan masyarakat harus menangkal kabar bohong agar tidak meluas.

"Kalau yang percaya 20-30 (orang) kita diamkan nggak apa-apa. Kalau sudah jutaan (orang) harus kita jelaskan. Kepada santri-santri kita, kepada lingkungan-lingkungan kita," ujar Presiden.

Presiden juga menjelaskan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang terdepan dalam mencegah pihak yang hendak mengganti ideologi negara, Pancasila.

Presiden telah membuka Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar yang diikuti oleh ribuan jama'ah NU.

Munas-Konbes NU yang digelar hingga 1 Maret 2019 diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren.

Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game (MLM), sel punca, politisasi agama, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menyebabkan sumur warga kering, dan lain-lain.