PPP bahas empat agenda dalam Rapimnas IV

Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan membahas empat agenda utama pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV dan Workshop Nasional Anggota DPRD yang diselenggarakan, di Kemayoran, Jakarta, pada 26-28 Februari 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Ahmad Baidowi, yang juga panitia pelaksana Rapimnas IV mengatakan, keempat agenda utama tersebut meliputi, pematangan strategi pemenangan pemilu legislatif, pemenangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada pemilu presiden, pemetaan basis kekuatan dukungan, serta perkembangan rekrutmen saksi-saksi.

Menurut Ahmad Baidowi disapa dengan nama Awik ini, Rapimnas IV diikuti oleh peserta Pengurus Harian (PH) DPP, pengurus DPW PPP dari 34 provinsi di Indonesia. Rapimnas ini, menurut dia, merupakan puncak acara dari rangkaian peringatan Harlah ke-46 PPP.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, terkait dengan rekrutmen saksi, PPP akan merekrut minimal dua orang saksi yakni untuk partai dan untuk capres-cawapres. "Rekrutmen saksi ini dalam jumlah besar ini, sebagai penegasan keseriusan PPP menghadapi pemilu 2019," katanya.

Berdasarkan data KPU, Pemilu 2019 akan diselenggarakan di 809.400 TPS di seluruh Indonesia. JIka setiap TPS ditepatkan dua orang saksi, maka PPP akan menempatkan sebanyak 1.618.800 saksi di TPS.

Awik menambahkan, Workshop Nasional Anggota DPRD dari PPP yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapimnas IV, adalah sebagai pemantapan terhadap tugas-tugas parlemen di daerah.

Pada Workshop Nasional Anggota DPRD dari PPP ini, menurut Awik, ada tiga materi pentinh yang disampaikan kepada peserta yakni anggota DPRD dari PPP. Ketiga materi itu adalah, peran DPRD dalam mewujudkan good governance, arah dan fungsi percepatan infrastruktur dalam memacu pembangunan daerah, serta menakar peran RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional.

Awik menambahkan, peserta Workshop Nasional Anggota DPRD ini juga mendapatkan pemaparan pemenangan pemilu dari Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy serta pakar politik nasional.