Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan masih ada dua tahun untuk menyelesaikan tiga angkatan pendidikan praja yang masih mengenyam di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). "Pendidikan yang lalu ada tiga angkatan. Angkatan pertama akan lulus 2008, dan angkatan dua-tiga akan selesai secara serentak pada 2009," kata Mardiyanto di Kantor Departemen Dalam Negeri Jakarta, Rabu. Menurut Mardiyanto, setelah IPDN selesai, maka akan dilanjutkan dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk pendidikan kader pamong praja. Dijelaskannya, IIP merupakan perubahan dari IPDN. IIP akan ada di lima daerah, yakni Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat), serta Bukit Tinggi (Sumatera Barat). "Ke depan bisa dikembangkan regional yang lain dengan persyaratan yang berlaku. Kendali ada di pusat. Maksimal 400 per regional," katanya. IIP akan membuka program D4, yakni untuk lulusan SMU setingkat dengan pendidikan tiga tahun enam bulan dengan 144 SKS. Lulusan D4, pangkatnya III A untuk jabatan Sekretaris Desa atau Kelurahan. "Jadi, tidak akan ada, mereka tidak tahu jabatannya apa," ujarnya. Dalam UU Sisdiknas, lanjut Mardiyanto, nantinya ada dua fakultas, yakni manejemen politik pemerintahan dan manejemen administrasi pemerintahan. Mardiyanto mengatakan, penerapan IIP tersebut dilakukan setelah RUU Rangka Pokok Pengajaran (RPP) disahkan dan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres). Perubahan IPDN menjadi IIP merupakan gabungan opsi pertama dan kedua yang pernah dihadapkan pada IPDN. Opsi pertama, kampus Jatinangor tetap berfungsi sebagai tempat mendidik pamongpraja, sedangkan opsi ke dua adalah beberapa daerah juga akan menyelenggarakan pendidikan serupa. (*)
Copyright © ANTARA 2007
