Kekhawatiran akan pangan dibutuhkan suatu sistem keluarga berencana, pada dasarnya mengurangi (angka) kelahiran,
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan program Keluarga Berencana (KB) bisa menjadi solusi atas kekhawatiran produksi pangan yang semakin menurun akibat urbanisasi dan kemajuan di bidang industri.
"Kekhawatiran akan pangan dibutuhkan suatu sistem keluarga berencana, pada dasarnya mengurangi (angka) kelahiran. Atau pun (ketika) terjadi kemajuan di bidang industri juga penting dengan KB ini, karena akan dibutuhkan buruh yang skilled," kata Wapres JK saat membuka Simposium Nasional Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Di bidang pangan, JK mengatakan urbanisasi menjadi salah satu sebab menurunnya produksi pangan yang dihasilkan dari lahan pertanian. Banyak orang di pedesaan berpindah ke perkotaan untuk bekerja di pabrik sehingga meninggalkan kegiatan pertanian.
"Berhasil atau tidak berhasil pertanian, akan terjadi urbanisasi. Karena pendapatan petani itu, dibandingkan dengan pendapatan di industri, jauh lebih baik pendapatan industri," katanya.
Apabila produksi pertanian di desa berhasil, lanjut JK, tetap saja perkembangan teknologi harus diikuti lewat tren mekanisasi yang menyebabkan semakin sedikit tenaga manusia dilibatkan dalam bidang pertanian tersebut.
"Jadi akan terjadi pula suatu mekanisasi, ini akan terjadi di kita juga pada waktunya. Oleh karena itu, dimana-mana terjadi mekanisasi, maka kebutuhan akan pekerja menurun," tambah Wapres.
Sementara itu di bidang industri, tren otomatisasi dan robotik tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan semakin sedikit pekerja akan dibutuhkan dalam suatu industri.
Meskipun di Indonesia saat ini masih diuntungkan dengan labor intensive seperti pabrik garmen dan pabrik sepatu, Wapres mengatakan tidak menutup kemungkinan revolusi industri 4.0 akan masuk pula ke industri Tanah Air.
"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, akan terjadi revolusi dimana otomatisasi dan robotik itu akan menjadi bagian utama daripada pelaksanaan industri," jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan salah satu solusi untuk menghadapi persoalan ketahanan pangan dan kemajuan industri tersebut adalah dengan menerapkan program KB, sehingga laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat terkendali.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan target penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia diharapkan mencapai 1,21 persen per tahun di 2019, setelah sebelumnya 1,38 persen per tahun di 2015.
Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut antara lain disebabkan oleh pengendalian angka kelahiran dengan penggunaan alat kontrasepsi dan meningkatkan median usia kawin pertama perempuan.
"Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada 1991 menjadi 21 tahun pada 2018," ujar Nofrijal.
Simposium Nasional BKKBPK Tahun 2019 mengusung tema "Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas".
Baca juga: Wapres: KB diperlukan untuk hadapi revolusi industri 4.0
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2019
