Banda Aceh (ANTARA News) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meminta Pemerintah Provinsi NAD mengalokasikan anggaran khusus sebesar 30 persen untuk penerapan syariat Islam di daerah itu. "Kita minta pemerintah memperbesar alokasi anggaran khusus untuk bidang penegakan syariat Islam sebesar 30 persen di seluruh Aceh," kata Ketua PMII NAD M. Fuad Abdullah di Banda Aceh, Rabu. Menurut dia, alokasi anggaran pada bidang penegakan syariat Islam di Aceh saat ini dinilai masing sangat kurang sehingga menyebabkan implementasi penerapan di lapangan menjadi terhambat dan tampak sangat lemah. "Belum terlaksana penerapan syariat Islam di Aceh dengan baik sangat dipengaruhi oleh minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah pada sektor ini," katanya. Dia minta, Pemerintahan Aceh untuk membuat perencanaan yang lebih matang terhadap penegakan syariat Islam dengan memprioritaskan pembentukan qanun serta perekrutan pegawai secara profesional dengan memberikan quota khusus bagi Ormas Islam. ?Kita minta Gubernur untuk segera mengganti sejumlah pejabat yang tidak serius terhadap pemberlakuan syariat islam di Aceh dengan orang-orang yang lebih baik,?ujarnya. Selain itu, katanya, mayoritas ormas Islam di Aceh juga mendesak Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto untuk segera menganti deputi keagamaan BRR NAD-Nias karena dinilai tidak dapat menjalankan amanah dengan baik. PMII dan sejumlah ormas Islam seperti KAMMI, Gerakan Pemuda Islam(GPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ikatan Siswa Kader Dakwah( ISKADA) akan menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur Aceh. "Jika tuntutan tersebut tidak juga dipenuhi, dalam waktu dekat kita akan galang massa dari masing-masing Ormas Islam untuk menggelar aksi turun ke jalan," tegas M Fuad Abdullah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
