Jakarta (ANTARA News) - Wakil Delegasi DPR-RI, Abdillah Toha, yang juga anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) meyampaikan pandangan tentang perlunya penguatan komite-komite parlemen untuk meningkatkan pengawasan penggunaan bantuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan (taskin). Menurut keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu, hal tersebut dikemukakan Abdillah pada sidang IPU ke-117 di Jenewa, Swiss, Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia. Abdillah menilai bahwa komite parlemen perlu mengadakan dengar pendapat (public hearing) dan konsultasi guna membantu melakukan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan bantuan pembangunan agar benar-benar sampai kepada rakyat miskin. Hal itu didasari oleh fakta bahwa data dari PBB dan Bank Dunia menunjukkan bahwa di satu pihak beberapa negara berkembang berusaha secara sungguh-sungguh untuk memenuhi janji-janji Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDGs), di lain pihak kebanyakan negara-negara maju tidak memenuhi janji-janjinya. Oleh karena itu, lanjut dia, anggota-anggota parlemen negara-negara maju perlu diberi kesempatan untuk mengevaluasi apakah mereka telah memenuhi target komitmen mereka dengan memberikan bantuan sebesar 0,7 persen dari pendapatan bruto nasionalnya. Pada kesempatan itu Abdillah mengkritik negara-negara maju dengan menunjukkan hasil studi bahwa hampir 80 persen bantuan dari negara-negara maju kembali ke negara asalnya dalam bentuk pembiayaan para konsultan dan kontraktor dari negara-negara donor tersebut. Selain itu, ditegaskan pula bahwa anggota parlemen perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk menjamin adanya efektivitas penggunaan bantuan pembangunan bagi rakyat miskin. Menurut Abdillah, hal itu penting untuk memperkuat pengawasan parlemen guna meminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diwakilinya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
