Strategi "perang" Panglima TNI dan kebakaran hutan

Pekanbaru (ANTARA News) - Caracal, helikopter teranyar TNI AU mendarat di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bergegas masuk Gedung Pandawa, ruang pertemuan VIP pangkalan militer satu-satunya tipe A di wilayah Sumatera.

Tanpa jeda, Hadi langsung bertemu dan berbincang serius dengan Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, Wakapolda Riau, serta unsur pimpinan TNI di Bumi Lancang Kuning itu.

Kedatangan pemimpin tertinggi militer Indonesia pada akhir pekan ini, Sabtu (23/2), membawa misi penting, menuntaskan sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dalam dua pekan terakhir terus meluas tanpa jeda.

Sebuah langkah cepat mengingat Provinsi Riau sepanjang awal 2019 pasrah dilucuti karhutla tanpa ampun. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sedikitnya 850 hektare lahan di Bumi Lancang Kuning hangus terbakar.

Wilayah yang terparah diamuk si jago merah adalah pesisir Riau, yakni Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, Meranti, dan Siak.

Dari total luasan kebakaran di Riau, Bengkalis menjadi wilayah yang paling babak belur dihajar karhutla. BPBD Riau mencatat lebih dari 600 hektare lahan, yang mayoritas gambut, terbakar di salah satu kabupaten terkaya di Indonesia tersebut.

Pulau Rupat, Bengkalis, satu pulau di bibir Selat Malaka menjadi salah satu penyumbang kebakaran hebat. Lebih dari 200 hektare lahan di pulau itu terbakar, dan hingga kini masih terus berupaya dipadamkan.

Bahkan, akibat masifnya kebakaran di Pulau Rupat, Kota Dumai yang secara geografis berbatasan langsung dengan pulau itu dilanda kabut asap. Tengah pekan ini, Pemkot Dumai turut meliburkan siswa-siswi dari aktivitas belajar mengajar di sekolah, akibat kondisi udara memburuk.

Hingga hari ini, petugas gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta masyarakat masih terus berjibaku memadamkan api. Selama tiga pekan sudah mereka berhadapan dengan panasnya bara dan tebalnya asap karhutla.

Hadi mengatakan bahwa kunjungannya hari ini merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo.

Presiden menginginkan Panglima TNI meninjau langsung dan menyuntik semangat prajurit TNI serta tim gabungan dalam mengatasi karhutla.

"Sesuai perintah Bapak Presiden langsung kepada saya, segera berikan perkuatan kepada pasukan yang sedang melaksanakan pemadaman api. Khususnya personel TNI. Oleh sebab itu, saya segera ke Riau, melihat langsung," katanya sebelum kembali terbang ke lokasi kebakaran di Pulau Rupat, Bengkalis.

Selain Bengkalis, Hadi juga menyatakan akan turut meninjau kondisi di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir hari ini.

Kedatangan Hadi Tjahjanto hanya berselang kurang 24 jam dari seniornya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko melakukan kunjungan kerja pada Jumat (22/2) dan turut membawa pesan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Akan tetapi, kedatangan Hadi terlihat lebih komplit. Selain menyatakan akan memompa semangat prajurit melakukan penanggulangan karhutla, dia juga membawa peralatan berupa helikopter Puma TNI AU dan strategi perang untuk melawannya.

Hadi mencatat ada tiga kelemahan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Riau yang harus dan segera diatasi, yakni sistem peringatan dini yang tergantung pada satelit.

"Sedangkan satelit itu melaporkan titik-titik api setiap enam jam," ujarnya.

Jelas, kondisi tersebut membuat penanggulangan tidak efektif, karena ketika terjadi kebakaran di daerah terpencil atau tidak terpantau manusia, enam jam kemudian baru terdeteksi.

"Setelah enam jam, kebakaran akan tinggi (meluas, red.)," kata Hadi kepada wartawan sesaat sebelum terbang meninjau lokasi kebakaran.

Selanjutnya, Hadi juga menilai pasukannya kerap kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran. Akses yang sulit dijangkau melalui jalur darat membuat operasi pemadaman menjadi tidak optimal.

Selain itu, keterbatasan alat pemadaman menjadi kendala terakhir yang harus diselesaikan.

Empat solusi

Guna menjawab tiga kendala tersebut, Hadi mengeluarkan empat solusi. Solusi pertama dan paling dianggap krusial adalah menempatkan prajurit TNI di setiap areal lahan gambut yang rawan terbakar. Lokasi itu nantinya ditentukan oleh prediksi BMKG dan BPBD.

Prajurit-prajurit TNI diwajibkan mendirikan tenda dan siaga di lokasi rawan kebakaran.

"Mereka akan berkemah di sana dan tidur di sana. Sambil jaga kemungkinan kebakaran," tegasnya.

Dengan begitu, selain menjaga kemungkinan kebakaran, prajurit TNI yang diwajibkan siaga 24 jam tersebut juga menjadi mata dan telinga apabila ada wilayah terdekat mengalami kebakaran.

"Pasukan yang mengendap tadi akan berikan informasi melalui radio dan segera dikirim pasukan melalui helikopter sehingga saya akan tempatkan helikopter ke Dumai," urainya.

Strategi selanjutnya, TNI akan membantu peralatan pemadam kebakaran dengan daya kerja tinggi. Alat-alat itu, selain untuk menanggulangi karhutla, juga bisa dimanfaatkan untuk membasahi gambut kering agar tidak mudah terbakar.

Empat strategi tersebut diharapkan dapat menjadi kunci jawaban atas bencana kebakaran yang terus terjadi di Bumi Lancang Kuning, Riau itu.

Terkait dengan jumlah prajurit TNI yang akan dikerahkan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan, Hadi menuturkan akan disesuaikan dengan kekuatan Komando Resor Militer 031 Wirabima. Dia juga memastikan akan mengerahkan pasukan tambahan jika dimungkinkan.

Status siaga.

Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga karhutla, 12 Februari 2019 hingga akhir Oktober mendatang. Hal itu suatu langkah cepat yang diambil pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hebat.

Penetapan status tersebut langsung diumumkan Gubernur Riau kala itu, Wan Thamrin Hasyim. Wan memutuskan status itu setelah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai menetapkan status yang sama, beberapa hari sebelumnya.

Kebakaran lahan yang masih terus terjadi, prediksi BMKG akan musim kemarau panjang, serta pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif menjadi alasan penting lainnya.

Penetapan status ini hanya dilakukan saat Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu suatu bentuk reaksi cepat pemerintah daerah yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Langkah koreksi ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Riau dalam melakukan pengendalian karhutla yang dibuktikan dengan penurunan titik panas hingga 80 persen dibandingkan dengan pada 2015, saat provinsi itu lumpuh dilucuti kabut asap.

Dengan penetapan status siaga ini, semua pihak terkait di pusat dan daerah akan berjaga-jaga dan siaga agar kejahatan yang 99 persen disengaja itu bisa dihentikan sejak dini.

"Secara simultan kita bersatu. Pemerintah pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan," kata Wan Thamrin.

BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi peningkatan jumlah titik panas pada Februari 2019. Di Provinsi Riau, tercatat 45 titik panas sepanjang Januari, dan meningkat drastis mencapai 366 titik pada Februari 2019.

Titik panas itu menyebar di Bengkalis, yang pada Februari ini tercatat 241 titik, serta belum terlihat adanya tren penurunan.

Kepala Pelaksana BPBD Riau Edwar Sanger menyebutkan segera berkoordinasi dan meminta asistensi dan bantuan dari BNPB setelah penetapan status siaga karhutla tersebut.

"Kita mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan adalah peralatan, pompa, helikopter untuk bom air (water bombing) dan pendampingan," katanya.

Saat ini, Edwar mengatakan sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma dari perusahaan APP Sinar Mas.

Lokasi kebakaran yang jauh dari jalan dan berada di daerah pesisir menjadikan bantuan helikopter akan sangat diperlukan.*