Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Tim Evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid, mengatakan belum bisa memastikan hasil evaluasi tim terhadap lembaga pendidikan kedinasan tersebut, karena masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian diungkapkan Ryaas kepada wartawan, di Kantor Presiden, Selasa, sebelum mengikuti rapat terbatas tentang RUU Pendidikan Kedinasan. "Pada ratas itu nanti saya akan tanyakan hasil evaluasi IPDN yang telah kami sampaikan kepada Presiden," katanya. Ia menjelaskan tim evaluasi dibentuk berdasarkan Keppres No.8 Tahun 2007 tentang Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, telah mempresentasikan hasil evaluasi di depan Sidang Kabinet pada 12 Juli 2007. "Hingga kini belum ada keputusan Presiden, padahal masyarakat sudah terlalu lama ingin tahu kepastian soal sekolah tersebut," kata Ryaas, yang juga anggota Komisi II DPR. Dijelaskannya, tugas tim evaluasi sudah selesai, sehingga selayaknya dapat meminta keterangan lebih lanjut dari Presiden apa keputusannya. Tiga opsi hasil evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu pertama, meneruskan pendidikan di Jatinangor dengan perubahan yang fundamental, menyangkut sistem pendidikan, kurikulum, pergantian lebih dari separuh dosen, dan penghapusan sistem pengasuhan. Opsi kedua, menutup Kampus Jatinangor dan membuka bebarapa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di sejumlah daerah. "Kita usulkan ada lima atau enam provinsi yang akan membuka kembali APDN," ujarnya. Opsi ketiga, menutup Kampus Jatingangor dan membuka kembali Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta, dengan siswa yang diterima hanya lulusan sarjana Strata 1 (S1). "Kalau opsi 1 dan 2 itu tetap menerima lulusan SMA. Tapi bukan lagi pendidikan kedinasan, melainkan menjadi sekolah umum berikatan dinas, dimana mereka (siswa) tidak digaji selama sekolah," tandas mantan Menteri Otonomi Daerah itu. Meski begitu, Ryaas mengaku kedatangannya ke Kantor Presiden mengikuti rapat terbatas ini dengan tangan kosong karena semua bahan hasil evaluasi sudah diserahkan, dan tidak ada bahan baru lagi. "Saya berharap hari ini ada keputusan Presiden, sehingga jelas tim evaluasi bubar atau belum," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007