Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PAN DPR RI mendesak pemerintah bertidak tegas terhadap Malaysia dengan mengeluarkan travel warning dan jika Malaysia tidak juga mengubah kebiasaan buruknya menyiksa WNI, sebaiknya pemerintah menghentikan sementara hubungan diplomatik. "Kita harusnya berani bertindak tegas. Kita sangat sesalkan, kita marah karena pemerintah lemah sekali kepada Malaysia. Mestinya kita membalas dengan perbuatan setimpal," kata Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa. PAN mengecam tindakan Malaysia yang sudah berulang kali dilakukan dengan alasan tidak masuk akal. Tindakan aparat Malaysia itu menunjukkan arogansi dan kesombongan. "Ini sudah berulangkali, tetapi tidak ada tindakan tegas yang setimpal dari pemerintah kita," katanya. Dia menyatakan, tindakan aparat Rela Malaysia terhadap Musliana, istri Atase Pendidikan Kedubes RI di Kuala Lumpur Imran Hanafi menunjukkan bahwa tindakan penghinaan aparat dan masyarakat Malaysia disengaja. Hal itu sebagai penghinaan dan Indonesia jangan diam saja. "Penghinaan itu dilakukan secara sistematis. Kita harus lawan. Malaysia mulai menunjukkan sikap-sikap rasialis," katanya. Tindakan yang harus dilakukan Indonesia semestinya yang bisa menimbulkan efek besar bagi Malaysia. Misalnya, mengeluarkan travel warning kepada warga Indonesia. "Pemerintah (Deplu) jangan beraninya cuma kirim nota protes. Sudah dihina berkali-kali kok beraninya nota protes," kata Sekjen PAN itu. Penerbitan travel warning dipastikan akan berpengaruh besar bagi Malaysia. Negara lain juga bisa mengikuti jejak Indonesia. Akibatnya, pariwisata Malaysia bisa dirugikan. Selain mengeluarkan travel warning, pemerintah juga perlu menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Apalagi banyak TKi yang disiksa dan meninggal dunia di Malaysia. "Kalau kita masih diam, maka kita akan semakin dianggap kecil, dianggap lemah dan besok-besok dihina lebih keji lagi. Semangat mereka sudah menjurus ke rasialis," katanya. Dia menyatakan, ketegasan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia harus diwujudkan agar Malaysia berhitung ulang bila akan melakukan tindakan terhadap warga Indonesia.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007