Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, mendukung keinginan PT Pertamina untuk mengurangi pembayaran dividen kepada negara, karena membutuhkan dana itu untuk pengembangan investasi dan produksi perusahaan. "Saya juga menginginkan begitu karena dividen itu keuntungan perusahaan. Kalau dividennya diambil, maka kemampuan investasi tidak bertambah, tetapi kalau dividen tetap disimpan maka kemampuan internal untuk investasi jadi lebih baik," kata Sofyan Djalil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. Menurut dia, pembagian dividen BUMN kepada negara juga harus memikirkan masa depan perusahaan itu sehingga meski dividen tidak dibayarkan pada saat ini, pada masa depan dividen kepada negara akan dibayarkan lebih besar. "Di berbagai negara dividen perusahaan tidak diberikan jika pemegang saham tidak membutuhkannya sehingga perusahaannya makin tumbuh, seperti Petronas Malaysia yang tidak membayar dividen dan dapat tumbuh semakin cepat," katanya menambahkan. Dirut Pertamina, Ari H. Soemarno, sebelumnya mengemukakan bahwa komitmen dividen yang akan disetorkan ke APBN 2008 hanya 45 persen dari profit yaitu sebesar Rp9 triliun atau turun dari tahun lalu Rp11,7 triliun. "Saya punya komitmen dividen Rp9 triliun. Tahun ini profit Rp21 triliun, prognosa 2007 Rp20,6 triliun sedangkan tahun lalu dividen Rp11,7 triliun," katanya. Menurut Ari, perseroan sebenarnya meminta setoran dividen hanya Rp7 triliun, akan tetapi komitmen yang disetujui oleh Panitia Anggaran DPR RI sebesar Rp9 triliun. Dia mengungkapkan kalau setoran dividen Pertamina ke negara masih cukup tinggi atau tidak turun, maka perseroan akan kesulitan untuk dapat melakukan pengembangan karena tingginya biaya eksplorasi dan sulitnya mencari pinjaman perbankan. Prosentase dividen yang ideal adalah sekitar 30 persen dari profit perseroan sebab jika porsi dividen dinaikkan lebih tinggi dari angka tersebut maka Pertamina akan susah mendanai proyeknya, ujar Ari menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
