Klarifikasi kesalahan data menjadi bukti kenegarawanan Jokowi

Jakarta (ANTARA News) - Klarifikasi Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengenai pernyataannya di debat kedua, bahwa bukan tidak ada kebakaran hutan dan lahan melainkan terjadi penurunan signifikan kebakaran hutan, mendapat apresiasi banyak pihak dan menunjukkan kenegarawanan.

"Pak Jokowi sudah menunjukkan sikap gentlement. Dia mengklarifikasi, menyampaikan kepada publik bahwa dia salah dalam mengutip data. Bukan tidak ada kebakaran lahan tapi rating angka kebakaran berkurang drastis. Ini layak diapresiasi," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (18/2), Presiden Jokowi meluruskan pernyataannya soal kebakaran hutan dan lahan saat debat Pilpres 2019 pada Minggu (17/2). Jokowi menjelaskan maksudnya, bukan tidak ada kebakaran selama tiga tahun terakhir, melainkan karhutla turun drastis sejak 2015 sampai 2018.

Jokowi mengklaim setelah pihaknya berhasil menekan kasus kebakaran hutan dan lahan, sudah tak ada lagi masalah pesawat yang tak bisa mendarat. Selain itu, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga tak komplain masalah asap.

Adi menilai ketulusan Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi pernyataannya penting untuk menunjukkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin. Tidak apriori, merasa menang sendiri, dan tidak pernah merasa salah.

Mengenai sorotan masyarakat, terutama pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi, bahwa banyak kesalahan data yang disampaikan Jokowi pada debat capres lalu, Adi mengatakan, sebagai manusia biasa wajar Jokowi menyampaikan data yang sedikit keliru.

Sebab dalam debat yang memiliki durasi cukup panjang akan banyak kutipan-kutipan data yang tidak seratus persen valid.

"Karena banyak hal yang harus diingat, ada empat isu krusial yang semua itu sangat membutuhkan backup data. Jadi wajar kalau kepleset atau ada penyebutan data yang agak keliru. Yang penting kan ada upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa data itu sudah ditampilkan, meski kemudian dikoreksi," katanya.

Artinya, data itu adalah satu instrumen untuk mengukur apakah kandidat ini punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

"Ketimbang menarasikan sesuatu yang besar tetapi tidak bisa diukur. Ketika bicara tentang Indonesia dikuasai oleh asing. Satu persen orang kaya hampir sama dengan separuh orang di Indonesia apa datanya? Lah gak bisa diukur. Memang minus kesalahan, tapi ngomongnya itu seakan-akan di ruang hampa. Ketika bicara tentang ketimpangan sosial, berapa prosentasi ketimpangannya, kan kita tidak pernah tahu," jelas Adi.

Sementara itu, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Zuhairi Misrawi, mengatakan secara umum data-data yang disampaikan Jokowi itu mendekati kebenaran.

"Artinya Presiden telah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi kebakaran hutan, impor. Pak Jokowi juga menekankan bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan untuk perubahan yang betul-betul drastis," ujarnya.

Zuhairi melanjutkan, harus diakui banyak perkembangan yang meyakinkan bahwa pemerintahan Jokowi benar-benar bekerja, baik di sektor pangan, energi, maupun infrastruktur.

"Itu saya kira bukan hanya wacana, tapi publik betul-betul merasakan dari apa yg sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan tentang data-data ada yang diklarifikasi oleh Pak Jokowi misal soal kebakaran hutan. Itu memang ekskalasinya menurun drastis jika dibandingkan periode-periode sebelumnya karena ada penegakan hukum. Mereka yang betul-betul melakukan pelanggaran ditindak. Bahkan sekitar 18 triliun itu kan sanksi yang berikan soal kebakaran, jadi presiden bekerja," jelasnya.

Terkait soal ada kesalahan, tambah dia, beberapa data yang sudah dikoreksi.

"Ya itu kesalahan yang manusiawi. Yang paling penting adalah rakyat sudah merasakan apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi," ucap Zuhairi.