"Kami berharap pemerintah membentuk tim (negosiasi) khusus yang intensif merundingkan dalam konteks antarnegara, mengingat banyaknya hambatan perdagangan berupa tarif dan non-tarif yang perlu kita bahas secara mendetail," ujar Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman, kepada wartawan di Tangerang, Senin (18/2).
Ia menjelaskan, saat ini model perundingan perdagangan di masing-masing negara dilakukan melalui semacam barter komoditas ekspor.
Ketua GAPMMI itu juga mengungkapkan bahwa hambatan tarif yang paling rumit dihadapi oleh pihaknya saat ini yaitu di kawasan Afrika dan Amerika Latin.
"Sekarang Afrika dan Amerika Latin, itu rata-rata (hambatan tarifnya) di atas 30 persen untuk pangan olahan, makanya kita usulkan supaya mudah dan cepat yakni melalui preferential trade agreement atau PTA yang memungkinkan terjadinya barter," tuturnya.
Ia berharap dengan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian, mudah-mudahan wacana pembentukan tim negosiasi khusus itu bisa segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dalam rangka betul-betul mendorong ekspor Indonesia lebih baik.
Sebelumnya pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyarankan, pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana anggaran bagi tim negosiasi atau perunding dalam menghadapi wacana proteksionisme atau pembatasan impor produk Indonesia dari negara-negara lain.
Ia menjelaskan, selama ini kekurangan dari ekspor yakni kinerja dari tim perundingan atau negosiasi yang dianggap masih lemah, dinilai kemungkinan karena anggarannya yang kurang.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
