Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia menilai rencana pengesahan pernyataan pers Presiden Dewan Keamanan PBB terhadap Myanmar sebagai suatu yang realistis mengingat besaran masalah yang terjadi. Penilaian itu dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda ketika ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin sore. "Melihat besaran permasalahannya maka pernyataan presiden DK PBB adalah suatu yang realistis. Untuk perincian kalimatnya itu silahkan dinegosiasikan," kata Menlu. Menurut Hassan, terkait kasus Myanmar 15 negara anggota DK PBB memang tengah merancang suatu pernyataan presiden DK PBB di New York awal pekan ini. "Pernyataan Presiden DK PBB, bukan resolusi DK PBB," tegasnya. Menlu menjelaskan bahwa pernyataan presiden DK PBB memang memerlukan suara konsensus 15 anggota DK PBB oleh karena itulah maka saat ini semua tengah berunding mengenai kata per kata yang akan digunakan dalam pernyataan itu. "Sebagai pernyataan presiden DK PBB memang harus konsensus itulah makanya dibicarakan bersama. Tapi sebagai pernyataan, dia tidak punya kekuatan mengikat, lebih sebagai perkataan moral dan politik. Jadi berbeda dengan resolusi DK PBB yang sesuai dengan piagam PBB mengikat negara-negara anggotanya," jelasnya. Saat ditanya mengenai rancangan isi pernyataan presiden DK PBB itu, Menlu menjelaskan bahwa sejumlah negara seperti China tentu akan sangat berhati-hati agar pernyataan atau rujukan itu tidak terlalu memojokkan Myanmar. "Itulah sebabnya semua harus dinegosiasikan," katanya. Presiden DK PBB bulan Oktober dijabat oleh Prancis, sedangkan Indonesia akan menjabat Presiden DK PBB pada November mendatang. Mengenai kemungkinan DK PBB membahas kembali suatu resolusi untuk Myanmar, Menlu menilai kecil kemungkinan tersebut akan terjadi karena pembahasan mengenai resolusi Myanmar yang diajukan oleh AS telah dilakukan pada Januari 2007 dan memperoleh veto Cina dan Rusia. "Dengan kata lain, Barat tentu akan berpikir dua kali untuk mengajukan rancangan resolusi lagi," katanya. Sementara itu pekan lalu, Dewan HAM PBB mengeluarkan suatu sikap atas kasus Myanmar. Dewan HAM --dimana Indonesia juga menjadi salah satu anggotanya-- sangat menyesalkan apa yang terjadi di Myanmar. Resolusi yang diajukan oleh negara-negara Eropa itu semula meminta agar Dewan HAM sangat mengecam apa yang terjadi di Myanmar namun diperhalus oleh Cina dan Pakistan atas nama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadi sangat menyesalkan.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007