Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengakui bahwa pemerintah RI-Malaysia tengah menggagas pertemuan tingkat kepala pemerintahan yang berfungsi sebagai forum konsultasi guna mengurangi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pernyataan itu dikemukakan oleh Menlu dalam rapat kerja dengan anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin sore, saat menjawab keluhan sejumlah anggota DPR mengenai sikap pemerintah RI yang dinilai lemah terhadap Malaysia. "Sekitar Desember direncanakan ada pertemuan tingkat kepala pemerintahan, masih dalam pembahasan," katanya. Menurut Menlu, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa yang pernah dilakukan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Ahmad Badawi di Bukittinggi, Sumatera Barat, tahun lalu. Menlu menjelaskan bahwa pertemuan itu terutama untuk membicarakan kasus perlindungan warga negara. Sebagaimana sejumlah pemberitaan beberapa waktu terakhir, terdapat berbagai kasus penganiayaan WNI di Malaysia, diantaranya yang adalah kasus TKW Ceriyati yang terpaksa melompat dari apartemen majikannya dan pemukulan wasit Indonesia oleh polisi Malaysia. Disebutkan bahwa di sejumlah negara lain dengan sistem hukum berjalan dengan baik maka kasus penganiayaan atau pelanggaran HAM yang menimpa tenaga kerja Indonesia relatif lebih sedikit. Sementara itu anggota DPR Sutradara Ginting menilai bahwa merebaknya kesalahpahaman antara kedua negara beberapa waktu terakhir terutama diakibatkan oleh perkembangan generasi baru di Malaysia. Menurut dia, generasi muda Malaysia yang hidup di saat Malaysia sudah maju acapkali menganggap ringan Indonesia karena Indonesia mengimpor TKI ke negeri jiran itu. Selain Sutradara, sejumlah anggota DPR Komisi I juga sibuk mempertanyakan niat baik Malaysia sebagai negara tetangga. Sementara itu mengenai penyitaan alat sadap Malaysia oleh Ditjen Bea Cukai Indonesia beberapa waktu lalu, Menlu mengatakan bahwa pemerintah RI akan melakukan verifikasi terhadap alat-alat itu Selasa (9/10). Keberadaan alat sadap itu telah menimbulkan spekulasi mengenai adanya operasi intelijen yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Bea Cukai bandara Soekarno-Hatta pekan lalu menyita satu paket alat sadap komunikasi (intersafe) yang bisa digunakan untuk menyadap percakapan melalui telepon seluler maupun telepon biasa. Perangkat alat sadap yang bernama Universal Monitoring System (UMS) bernilai Rp3 miliar itu dibawa seorang warga negara Malaysia berinisial M, rencananya barang tersebut akan dikirim ke bagian Atase Pertahanan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Satu set alat penyadap tersebut di antaranya berupa layar monitor dan keyboard berwarna hitam lengkap dengan tempat menyimpan data (hard disk), mesin cetak (printer) dan CPU komputer. Barang tersebut dibungkus dalam kotak dengan tulisan yang ditujukan kepada Kantor Kedutaan Malaysia di Jalan H.Rasuna Said, Jakarta.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
