Walhi nilai petahana klaim prestasi berlebihan soal lingkungan

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan bahwa capres nomor urut 01 Joko Widodo mengklaim data yang terlalu berlebihan terkait prestasi dalam isu lingkungan pada Debat Capres 2019 putaran kedua.

"Data yang disampaikan banyak yang overclaimed," kata Nur Hidayati di Kantor Walhi, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Jokowi hanya memamerkan sejumlah prestasinya dalam debat semalam.

"Pak Jokowi lebih banyak mempromosikan yang sudah dicapai. Wajar, petahana ingin memunculkan prestasinya tapi seharusnya tidak menutup mata terhadap dampak-dampak negatif yang terjadi akibat proses pembangunan," katanya.

Nur Hidayati ingin agar petahana tidak mengesampingkan dampak buruk dari pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dibangun oleh pemerintah saat ini.

Walhi mencatat, pembangunan infrastruktur kerap menyisakan konflik di antaranya konflik agraria, penggusuran dan kerusakan lingkungan.

"Beberapa pembangunan jalan yang membuka hutan alam seperti di Papua, Kalimantan, justru bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar," katanya.

Sementara pernyataan Jokowi dalam debat, menurut dia, kurang memperhatikan dampak pembangunan pada lingkungan.

"Pernyataan capres nomor urut 01 seolah-olah ini (dampak terhadap lingkungan) bisa diabaikan hanya demi mengejar pembangunan infrastruktur," katanya.

Selain itu soal kebakaran hutan, menurut dia, meski tren kebakaran hutan berkurang sejak tahun 2015, namun kebakaran hutan masih terjadi hingga saat ini.

Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pelaku pembakaran hutan juga dinilainya minim dilakukan oleh pemerintah.

Dalam debat capres putaran kedua pada Minggu (17/2), Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah keberhasilan dalam pemerintahannya, di antaranya soal penanganan kebakaran hutan dan mengklaim tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh dampak pembangunan infrastruktur.

Jokowi juga mengatakan dalam kasus penanganan penebangan liar, ada 11 perusahaan yang telah didenda sebesar total Rp18,3 triliun. Selain itu Jokowi juga mengklaim tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.