Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang mencari solusi terbaik untuk persoalan-persoalan yang meliputi Pulau Komodo, yang berujung pada rencana penutupan taman nasional tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Duta Besar Pulau Komodo, menawarkan beberapa opsi solusi, antara lain pemindahan area wisata ke Pulau Rinca atau pembatasan kunjungan turis sementara di Pulau Komodo.
"Sedang dicari terbaiknya apa, apakah bukan untuk ditutup. Mungkin kalau (Pulau Komodo) ini diperbaiki, Pulau Rinca itu kan juga ada komodonya atau dibikin spesial kuota misalnya bisa saja 800 ribu setahun supaya tidak merusak sehingga semua (pemeliharaan) ini bisa dijalankan," kata Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Wakil Presiden telah membentuk tim khusus untuk meneliti kondisi Pulau Komodo dan permasalahannya, serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Tim yang dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu juga meliputi Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.
"Sekarang ada tim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, dan saya harapkan ini bisa selesai secepatnya. Sehingga setelah itu kita akan mengumumkan apa policy terbaik yang dilakukan Bapak Wapres," jelas Sofyan.
Wakil Presiden dijadwalkan meninjau Taman Nasional Pulau Komodo pada Maret, sekaligus memutuskan kebijakan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang meliputi Pulau Komodo.
Pada Senin, Wakil Presiden menerima kunjungan Anggota DPD Perwakilan NTT Adrianus Garu, yang menyampaikan keresahan warga berkenaan dengan rencana penutupan Pulau Komodo oleh pemerintah daerah setempat.
Adrianus mengatakan sebagian besar warga sekitar Labuan Bajo menggantungkan hidup pada pariwisata di Pulau Komodo. Penutupan taman nasional tersebut akan mengganggu perekonomian mereka.
"Penutupan itu kan bertahap, untuk pengembangan dan perbaikan sarana, kami dukung yang begitu. Tetapi harus ada solusi juga, sudah ada homestay-nya, yang jelas masyarakat di sana utang ke bank, utang ke koperasi, bagaimana ini solusi dari pemerintah," kata Adrianus di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Masalah terkait Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan ingin ambil bagian dalam pengelolaan taman nasional tersebut.
Viktor selanjutnya mengemukakan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi 500 dolar AS untuk turis mancanegara dan 100 dolar AS untuk wisatawan domestik. Dia juga memunculkan rencana penutupan sementara taman nasional selama satu tahun untuk pemeliharaan komodo, yang menurut dia semakin hari kondisinya semakin kurus karena kurang makan.
"Sebenarnya semua di tangan pusat, konservasi itu bukan oleh pemda walaupun tentu pemda harus diberikan kesempatan juga untuk menikmati hasil daripada pariwisata itu," ujar Sofyan.
Baca juga:
Temui Wapres, Anggota DPD Minta Solusi Jika Pulau Komodo Ditutup
KLHK akan bentuk tim terpadu mengkaji penutupan sementara Pulau Komodo
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
