Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengharapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK) akan memberikan kontribusi paling tidak sebesar 14 persen ekspor nonmigas nasional. "Kita harapkan kegiatan perdagangan dan usaha di BBK akan jauh lebih baik, akan kembali pada masa sebelum krisis yang menghasilkan setidaknya 14 persen ekspor nonmigas Indonesia," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi. Ia menyatakan hal itu usai pertemuan dengan Menko Perekonomian Boediono di Jakarta, Senin. Hadir pula dalam pertemuan itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menpan Taufiq Effendi. Lutfi mengungkapkan hal itu berkaitan dengan kemungkinan disetujuinya Perpu Nomor 1 tahun 2007 tentang FTZ BBK menjadi UU dalam rapat paripurna DPR yang dijadualkan Selasa (9/10). "Saya tidak bisa mendahului keputusan parlemen besok, tapi yang pasti dikeluarkannya Perpu dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, 47, dan 48 tahun 2007, maka pertumbuhan komitmen investasi di BBK meningkat. Komitmen investasi di BBK untuk seluruh tahun 2006 berjumlah 426 juta dolar AS. Pada Januari-Agustus 2007 mencapai 9 miliar dolar AS, di mana 4 miliar dolar AS terdiri dari manufaktur, yang menyerap banyak tenaga kerja. "Kami merasa bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui proses yang baik, dengan terbukanya lapangan kerja, kita bisa hargai tenaga kerja kita. Kita lihat tenaga kerja yang keluar (negeri) bagaimana perlakuannya. Jadi tanggung jawab kita untuk mengedepankan penciptaan lapangan kerja. Saya merasa kita akan mendpatkan hasil yang baik dan sempurna dengan DPR," katanya. Menurut Lutfi, banyak industri anchor (jangkar) seperti logistik dan pembuatan kapal di BBK yang akan menjadi industri jangkar untuk mendorong pertumbuhan industri di BBK. "Industri logistik dan pembuatan kapal bukan yang diprioritaskan tetapi merupakan industri yeng memiliki demand tinggi yang bisa dikerjakan di BBK," kata Lutfi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
