Pengamat: Kedua capres harus evaluasi program perikanan

Keduanya belum memastikan kehadiran tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bila terpilih

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat sektor perikanan Abdul Halim menyatakan kedua calon presiden harus dapat mengevaluasi berbagai program yang terkait dengan upaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Keduanya belum memastikan kehadiran tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bila terpilih," kata Abdul Halim ketika ditanyakan pendapatnya setelah Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

Menurut Abdul Halim, apa yang dijelaskan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo baru sebatas wacana, dan belum ada manfaat konkret yang dirasakan oleh kalangan nelayan.

Apalagi, Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengingatkan bahwa Bank Mikro Nelayan baru dibentuk pada masa kampanye pilpres.

Sedangkan apa yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 dinilai sebagai permasalahan laten yang dihadapi oleh nelayan, namun strategi yang disampaikannya belum merepresentasikan tata kelola perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab secara utuh.

Untuk itu, ujar dia, penting agar setiap capres dapat memperjelas visi, dalam bentuk misi dan program yang terukur, serta evaluasi secara terus-menerus.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan bahwa pihaknya saat ini fokus dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan lokal agar pengelolaannya juga bisa berkelanjutan.

"KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sangat konsen dalam upaya pelestarian sumberdaya perikanan termasuk plasma nutfah berupa ikan-ikan endemik lokal," kata Slamet Soebjakto.

Menurut dia, pembangunan perikanan tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi mendatang karena dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan penting menjamin keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi.

Slamet menilai saat ini ada kecenderungan terjadinya penangkapan yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap ikan endemik karena bernilai ekonomis tinggi.

Sehingga, lanjutnya, KKP sebagai institusi teknis di sektor kelautan dan perikanan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan biodiversitas sumber daya yang ada di perairan.

"Saat ini, aktivitas penangkapan ikan-ikan endemik lokal di perairan umum terus meningkat karena harganya yang begitu tinggi. Akibatnya terjadi penurunan stok ikan secara dramatis," ucapnya.