Raperda pendidikan untuk kemakmuran diperjuangkan PKS Jatim

Kami menyebutnya Raperda Pendidikan untuk Kemakmuran

Surabaya, (ANTARA News) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memastikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

"Kami menyebutnya Raperda Pendidikan untuk Kemakmuran," kata Ketua Umum DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan, di kantor DPW PKS Jatim di Surabaya, Jumat.

Raperda ini, kata dia, akan menjadi jaminan bahwa semua anak usia SMA/SMK di Jatim dapat bersekolah gratis, lalu lulusannya dapat bekerja serta berwirausaha.

Menurut dia, program tersebut dapat dicapai dengan pemberian dana sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK sehingga wajib belajar 12 tahun dapat dituntaskan, lalu pendirian SMK pertanian di seluruh daerah di Jatim.

"Imbasnya, sektor agrobisnis dan agroteknologi dapat berkembang pesat, kemudian membuka industri-industri pertanian di seluruh kabupaten sebagai laboratorium pendidikan, sekaligus sentra produksi pangan," katanya.

PKS, lanjut dia, mendukung langkah Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim yang menganggarkan dana SPP untuk SMA/SMK mulai tahun pelajaran 2019/2020, bahkan dananya telah masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun ini yang disahkan pada 28 November 2018.

Ia mengatakan, persoalan dana SPP SMA/SMK ini merupakan hajat hidup rakyat karena selama berkeliling masih ditemui keluhan warga tentang biaya pendidikan sekolah.

"Apalagi yang sebelumnya sudah gratis seperti di Surabaya, lalu tiba-tiba tidak harus bayar karena perpindahan wewenang pengelolaan dari pemkab/pemkot ke Pemprov. Ini 'kan namanya rakyat yang jadi korban," katanya didampingi Sekretaris DPW PKS Jatim Irwan Setiawan.

Karena itulah ia menilai perlunya mengawal kebijakan yang sudah dianggarkan sehingga benar-benar terealisasi di lapangan.

"Ada waktu sekitar enam bulan sejak sekarang untuk Pemprov menyiapkan hal ini. Jangan sampai realisasi di Juli 2019 nanti terhambat hanya gara-gara persoalan administratif, seperti dapodik (data pokok pendidikan), rekening bank dan lain-lain," katanya.