Untuk makanan tambahan anak, Bantul anggarkan Rp4,5 miliar

Kami sosialisasikan bahwa program PMT ini masih berjalan, dan setiap tahun ada informasi yang perlu disampaikan, termasuk indeksnya berapa, tahun ini indeksnya sebesar Rp1.400 per anak per pemberian untuk PAUD dan Rp1.700 untuk anak TK

Bantul, Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tahun 2019 menyiapkan anggaran Rp4,5 miliar untuk merealisasikan bantuan program penyediaan makanan tambahan bagi anak usia dini di daerah itu.

"Dari APBD Bantul totalnya sebesar Rp4,5 miliar khusus untuk belanja PMT (penyediaan makanan tambahan) bagi anak TK, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan posyandu," kata Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Bantul Eri Murniasih di Bantul, Jumat.

Di sela kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyerahan Bantuan Program PMT bagi TK, PAUD dan Posyandu di Bantul, Eri mengatakan, program itu diberikan kepada anak melalui lembaga pendidikan TK, PAUD formal maupun non-formal dan posyandu.

Ia menyebutkan, bantuan program PMT tersebut diwujudkan dalam bentuk makanan dengan nilai Rp1.400 tiap anak per pemberian untuk PAUD dan senilai Rp1.700 untuk anak TK, setiap anak masing-masing mendapatkan PMT selama 28 kali dalam setahun.

Berkaitan dengan program itu, kata dia, pemkab terus melakukan sosialisasi dan bimtek kepada pengelola lembaga pendidikan itu, termasuk kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk bisa mengelola program yang sudah berjalan sejak Tahun 2013 itu.

"Kami sosialisasikan bahwa program PMT ini masih berjalan, dan setiap tahun ada informasi yang perlu disampaikan, termasuk indeksnya berapa, tahun ini indeksnya sebesar Rp1.400 per anak per pemberian untuk PAUD dan Rp1.700 untuk anak TK," katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan itu, Pemda mentranfer ke rekening lembaga pendidikan dengan nominal sesuai jumlah siswa dikalikan besaran bantuan per anak, jadi di masing-masing lembaga menerima berbeda, tergantung jumlah muridnya.

"Sistem dengan kontrak swakelola, jadi lembaga berwenang mengelola dana itu ketika sudah membuat kontrak swakelola atau perjanjian kerja dengan kami, jadi kami limpahkan kewenangan pengelolaan PMT kepada lembaga melalui kontrak swakelola itu," katanya.

Pihaknya tidak merinci jumlah penerima program PMT bagi anak TK, PAUD dan posyandu itu, akan tetapi keberadaan anak tersebut tersebar di 700-an lembaga PAUD dan 1.100 posyandu yang ada di 17 kecamatan se-Bantul.