Kerawanan pangan dikatakan bisa dituntaskan tanpa impor

Bisa (tanpa impor) dengan syarat jika pola konsumsi pangan dikembangkan tidak hanya terfokus kepada komoditas tertentu

Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) Said Abdullah menyatakan kerawanan pangan sebenarnya bisa dituntaskan tanpa melakukan kebijakan impor.

"Menurut saya, bisa (tanpa impor) dengan syarat jika pola konsumsi pangan dikembangkan tidak hanya terfokus kepada komoditas tertentu," katanya di Jakarta, Jumat.

Sektor pangan merupakan salah satu tema yang akan dibahas dalam debat capres tahap kedua yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada 17 Februari 2019.

Selain itu, ujar Said, syarat lainnya agar kerawanan pangan dapat dituntaskan tanpa impor adalah adanya peta jalan yang jelas dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Ada kebijakan dan implementasi program yang kuat dalam mengamankan lahan pertanian," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang kuat mulai dari hulu hingga hilir yang mampu memberikan nilai tambah optimal bagi petani.

Hal tersebut, lanjut Said karena selama ini kebijakan dan program lebih banyak dilakukan di sisi hulu, seperti penyediaan benih dan mekanisasi alat pertanian.

"Sementara di sisi hulir semisal jaminan harga tidak ada. Dengan demikian insentif bagi petani untuk berproduksi lebih banyak nyaris tidak ada," katanya.

Koordinator KPRP juga mengemukakan hal lain yang esensial adalah adanya kebijakan pengendalian tarif impor yang mampu mendorong kompetisi produk lokal dengan impor.

Said mengingatkan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Ekosob PBB yang di dalamnya termasuk hak atas pangan, sehingga berarti negara punya kewajiban memenuhi hak atas pangan masyarakat tanpa kecuali.

"Tak dibenarkan satupun warga negara ada yang mengalami persoalan pangan yang dicirikan dengan adanya kasus kelaparan, gizi buruk, dan lainnya," katanya.

Said juga menegaskan bahwa ke depannya, presiden yang terpilih sudah semestinya membuat program dan kebijakan terkait pangan dan pertanian, harus benar-benar memastikan hak atas pangan setiap individu terpenuhi, serta tidak hanya asal klaim dan mengumumkan bahwa produksi pangan tercapai.