"Sosialisasi dampak asap harus terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar dengan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan mereka," kata Didi Haryono saat menghadiri Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla di Pontianak, Jumat.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB RI Letjen (TNI) Doni Monardo dan rombongan.
"Saran kami di tahun 2019, agar terus melakukan sosialisasikan akibat asap, kepada masyarakat, dan mudah-mudahan dengan sosialisasi tersebut, maka masyarakat tidak membakar lahan lagi." ujarnya.
Karena, menurut Kapolda Kalbar, hampir sekitar 99 persen Karhutla semuanya karena dibakar bukan terbakar, apalagi 14 kabupaten/kota di Kalbar, semuanya mempunyai lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.
"Saat ini ada sebanyak 182 desa yang sudah anti Karhutla dari sekitar seribuan lebih desa di Kalbar, sehingga upaya itu harus terus digalakkan lagi dalam mencegah Karhutla di Kalbar," ujarnya.
Data Polda Kalbar, mencatat sepanjang tahun 2018, tercatat sebanyak 1.100 hektare lebih lahan gambut yang terbakar, dan sebanyak 30 orang yang dilakukan proses hukum, enam orang meninggal dunia.
Menurut dia, banyak hambatan dalam memproses pelaku pembakaran hutan dan lahan. Seperti status lahan sengketa sehingga sulit menentukan siapa yang bertanggungjawab, kemudian adanya syarat dua hektare boleh melakukan pembakaran, padahal banyak persayaratan yang harus dipenuhi seperti menjaga, dan ada izin dari pihak BMKG maupun aparat desa, dan sulit mencari saksi dalam kasus Karhutla tersebut.
Pewarta: Andilala
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
