Komite II DPD RI meminta pembangunan desa diprioritaskan

Jakarta (ANTARA News) - Komite II DPD RI meminta pembangunan desa menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan disampaikan delegasi Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) di Kalibata, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional.

Karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II menjalin kerja sama dengan Kementerian DPDTT terkait pembangunan desa.

Dalam fungsinya, Komite II sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat.

"Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga," kata Parlindungan Purba.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kehadiran BUMDes dapat memperkuat ekonomi di desa.

Usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat.

Dia berharap agar kedepannya Kementerian DPDTT mengembangkan BUMDes karena potensi dalam mensejahterakan masyarakat di desa sangat besar.

“Ini mungkin bisa melibatkan peranan dari swasta dan masyarakat, sehingga akan menjadi entiti perekonomian yang bermanfaat bagi pengembangan daerah," kata anggota DPD RI asal Sumatera Utara ini.

Anggota DPD asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi juga mendukung kehadiran BUMDes dalam membangun perekonomian di desa.

BUMDes dapat diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa, baik dari sisi pariwisata, hasil pertanian ataupun hasil produksi masyarakat desa lainnya.

Hanya saja, untuk menyukseskan BUMDes tersebut, harus bekerjasama dengan investor luar untuk mendapatkan investasi.

“Kalau hanya mengandalkan BUMDes, investasinya kecil, jadi harus pakai investor. Tapi harus ada soal landasan hukumnya, karena dana desa dari APBN dan investor dari swasta. Harus ada landasan hukum yang bisa mengesahkan antara BUMDes dan swasta bisa bersatu, jika tidak BUMDes akan kalah bersaing," kata Ahmad Nawardi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian DPDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa keberadaan dana desa telah berhasil digunakan untuk membangun desa. Melalui dana desa, berbagai infrastruktur seperti jembatan, sekolah, jalan desa, telah berhasil dibangun.

Sampai 2018, dari target 5.000 desa tertinggal yang harus dientaskan, Kementerian DPDTT telah berhasil mengentaskan 8.035 desa dan saat ini instansinya telah berhasil membangun 2.318 desa mandiri sampai 2018.

Terkait BUMDes, Anwar menjelaskan bahwa sampai tahun 2018, sekitar 61 persen desa telah memiliki BUMDEs dengan menyerap 1.074.754 tenaga kerja. Bahkan Anwar juga menjelaskan bahwa omzet BUMDes diperkirakan mencapai Rp1,16 triliun per tahun, dengan laba bersih Rp121 miliar per tahun.

Dia juga mendukung adanya pengembangan BUMDes seperti yang diusulkan Komite II asalkan dilandasi dengan Peraturan Desa sebagai landasan hukummnya.

Di bawah BUMDes dapat berupa PT atau koperasi. Karena pembentukan BUMDes melalui peraturan desa, maka pengembangannya juga harus melalui peraturan desa.

"Dan keuntungan BUMDes harus digunakan untuk semua masyarakat,” kata Anwar.